•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur

Kesejahteraan Rakyat21 Juli 2026

Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta penerapan skema murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap berlandaskan kondisi kedaruratan yang terukur. Menurutnya, kemudahan yang diberikan kepada jemaah tidak boleh diterapkan secara berlebihan hingga menggeser prinsip fikih taisir (kemudahan) menjadi fikih tasahul (kemudahan yang berlebihan).

21 Juli 2026

Revisi UU LLAJ Masuk Tahap Harmonisasi, Jawab Tantangan Transportasi Digital dan Keselamatan Jalan

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU LLAJ Masuk Tahap Harmonisasi, Jawab Tantangan Transportasi Digital dan Keselamatan Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah merampungkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). RUU tersebut disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan baru di sektor transportasi, mulai dari persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL), kepastian hukum transportasi daring, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi.

Soedeson Tandra: Komisi III Tampung Usulan Pengawas Independen dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra: Komisi III Tampung Usulan Pengawas Independen dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyatakan usulan pembentukan lembaga pengawasan independen atas kewenangan perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, akan ditampung dan dibahas lebih lanjut oleh Komisi III.

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Maluku, Pansus Dorong RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Pemerataan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI berkomitmen membentuk RUU ini sebagai wujud afirmasi keadilan dan pemerataan pembangunan wilayah di daerah kepulauan. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Provinsi Maluku guna menyerap aspirasi dan memastikan keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi tersebut.

Chusnunia Chalim Soroti Urgensi Serapan SDM Lokal dan Ekosistem Vokasi di Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim Soroti Urgensi Serapan SDM Lokal dan Ekosistem Vokasi di Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Tangerang - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI mendorong agar kehadiran kawasan industri swasta nasional mampu memberikan manfaat nyata dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi penonton di tengah ekspansi bisnis yang masif.

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Abuse of Power

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Abuse of Power

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati sehingga tidak membuka ruang terjadinya abuse of power oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, semangat memperkuat pemberantasan tindak pidana harus diiringi dengan pengaturan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat.

Benny Utama: RUU Rampasan Aset Jangan Sampai Tambal Sulam

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama: RUU Rampasan Aset Jangan Sampai Tambal Sulam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama, menegaskan pihaknya ingin memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana tidak mengalami tambal sulam setelah disahkan menjadi undang-undang kelak. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi hukum dalam agenda menerima masukan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (20/7/2026).

Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Diplomasi Parlemen BKSAP Fokus Atasi Hambatan Ekspor, Perkuat Nilai Strategis RI

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa Panja DPPI akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih menghalangi produk Indonesia menembus pasar global. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panja DPPI BKSAP DPR RI ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).

Kaji Ulang Aturan Kawasan Industri, Komisi VII DPR Bidik Solusi Hambatan Investasi

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Kaji Ulang Aturan Kawasan Industri, Komisi VII DPR Bidik Solusi Hambatan Investasi

PARLEMENTARIA, Tangerang - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Millennium Industrial Estate (MIE) yang dikelola oleh PT Bumi Citra Permai Tbk, Banten, Senin (20/07/26). Kunjungan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari stakeholder terkait untuk memperkuat landasan hukum nasional di sektor perindustrian.

Soroti Ketimpangan Infrastruktur, Irine Yusiana: Layanan Kapal Perintis Jangan Dikorbankan

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ketimpangan Infrastruktur, Irine Yusiana: Layanan Kapal Perintis Jangan Dikorbankan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Hal tersebut disampaikannya menyusul sejumlah persoalan terkait akses layanan dasar, termasuk pemberitaan mengenai penghentian subsidi APBN terhadap pelayaran perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT).

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-26 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-26 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

21 Juli 2026