•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

Politik dan Keamanan6 Agustus 2026

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

PARLEMENTARIA, Manokwari - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat.

6 Agustus 2026

Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut

Kesejahteraan Rakyat6 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

Politik dan Keamanan6 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara.

Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah

Industri dan Pembangunan6 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Menurutnya, langkah mitigasi seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau tiba, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran.

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa depresiasi mata uang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan devisa dan produktivitas.

Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh

Kesejahteraan Rakyat5 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemahaman yang baik penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu maupun disinformasi terkait pengelolaan dana haji.

5 Agustus 2026

Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan

Kesejahteraan Rakyat5 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengelola pendapatan secara bijak dan mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth yang diselenggarakan Biro SDM Aparatur Setjen DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit.

Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Namun, ia menilai lembaga tersebut tidak seharusnya hanya diisi oleh unsur aparat penegak hukum (APH), melainkan melibatkan berbagai unsur agar tata kelola aset berjalan lebih akuntabel dan independen.

Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi.

Penyitaan Aset sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji, Lex Specialist dalam RUU PA

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penyitaan Aset sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji, Lex Specialist dalam RUU PA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar mekanisme pengujian terhadap tindakan penyitaan atau perampasan aset sebelum perkara pokok diperiksa tidak menggunakan konsep praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih tepat dikembangkan melalui konsep pra judicial yang diatur secara khusus dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).