•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah

Industri dan Pembangunan8 April 2026

Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperluas pelibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Pasalnya, selama ini proyek-proyek strategis masih cenderung didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN), sehingga ruang bagi pelaku usaha daerah belum optimal.

8 April 2026

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai transformasi Dana Indonesiana menjadi Dana IndonesiaRaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional. Hal ini diungkapkannya menyusul peluncuran program Dana IndonesiaRaya sebagai transformasi dari Dana Indonesiana oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya.

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah

Industri dan Pembangunan8 April 2026

Industri dan Pembangunan

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur tidak menghambat program perbaikan jalan di daerah. Sebab, jelasnya, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

PARLEMENTARIA, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan menjadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan seiring jumlah pelaporan SPT yang tercatat baru mencapai 10,6 juta hingga akhir Maret lalu.

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menyoroti maraknya penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang kini menyasar lingkungan sekolah hingga masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dalam agenda menerima masukan terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Komisi II DPR RI menyoroti masih tingginya sengketa dan konflik pertanahan di Kota Tangerang, mulai dari pergeseran batas lahan hingga munculnya sertifikat ganda yang memicu ketidakpastian hukum. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026).

Awasi Infrastruktur Pertanian Demi Jaga Fondasi Pangan Nasional

Industri dan Pembangunan7 April 2026

Industri dan Pembangunan

Awasi Infrastruktur Pertanian Demi Jaga Fondasi Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Peleau mengapresiasi capaian produksi beras nasional yang dinilai berhasil melampaui target pemerintah. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menjadi capaian penting untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi

Politik dan Keamanan7 April 2026

Politik dan Keamanan

Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Banyu Biru Djarot, menekankan pentingnya kejelasan struktur dan otoritas dalam pengelolaan data nasional melalui RUU Satu Data Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senin (6/4/2026).

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan7 April 2026

Politik dan Keamanan

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti pentingnya konsep orkestrasi data saat membahas RUU Satu Data Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Baginya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengelola, mengintegrasikan, dan berbagi data secara konsisten.

Rumah Doa Disegel di Tangerang, Maruli Siahaan: Kebebasan Beragama Hak Konstitusional Siapapun!

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rumah Doa Disegel di Tangerang, Maruli Siahaan: Kebebasan Beragama Hak Konstitusional Siapapun!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Sumatra I Maruli Siahaan, menegaskan bahwa polemik penyegelan rumah doa POUK Tesalonika di Tangerang menjadi pengingat penting bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Netty Aher Dorong Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher Dorong Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong agar kebijakan BPJS Ketenagakerjaan lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Ia menilai, hingga saat ini perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Edy Wuryanto Soroti PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Miskin Belum Terwujud

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Soroti PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Miskin Belum Terwujud

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, pemerintah perlu segera menghadirkan terobosan konkret, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Apalagi, ungkapnya, amanat perlindungan pekerja miskin sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya terkait kewajiban negara mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi kelompok tidak mampu.