//
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait evaluasi infrastruktur pasca Lebaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperluas pelibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Pasalnya, selama ini proyek-proyek strategis masih cenderung didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN), sehingga ruang bagi pelaku usaha daerah belum optimal.
Menurut Hamka, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus dilihat dari sisi fisik semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pelibatan kontraktor lokal menjadi penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
“Jangan pelaksananya BUMN terus. Pelaku lokal juga ingin bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya,” ujar Hamka dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait evaluasi infrastruktur pasca Lebaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai, kontraktor lokal memiliki keunggulan dalam memahami kondisi geografis dan sosial wilayah setempat, sehingga dapat mendukung efektivitas pelaksanaan proyek. Selain itu, paparnya, pelibatan pelaku usaha lokal juga diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Kalau pelaku lokal dilibatkan, maka manfaatnya tidak hanya pada hasil pembangunan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Menekankan Kembali, ia mengingatkan kebijakan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan upaya pemerataan ekonomi nasional. Ia menilai, dominasi pelaku usaha besar dalam proyek infrastruktur berpotensi menciptakan ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan pemberdayaan pelaku lokal.
Dalam konteks tersebut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk merancang skema kebijakan yang lebih inklusif, termasuk memberikan porsi yang lebih besar bagi kontraktor lokal dalam proyek-proyek tertentu. “Ini bukan soal mengurangi peran BUMN, tetapi bagaimana memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Terakhir, ia berharap keterlibatan pelaku lokal juga dapat memperkuat kapasitas industri konstruksi nasional secara keseluruhan, sehingga tidak hanya bergantung pada segelintir pelaku usaha besar. Komisi V DPR RI, lanjut Hamka, akan terus mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah. (fa/um)
