•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Cindy Monica: Layanan Pertanahan Harus Setara bagi Warga dan Korporasi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Cindy Monica: Layanan Pertanahan Harus Setara bagi Warga dan Korporasi

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Kesetaraan layanan pertanahan bagi masyarakat dan korporasi menjadi salah satu sorotan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan menegaskan pelayanan ATR/BPN harus menjamin akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.

8 April 2026

Hetifah Dorong RUU Sisdiknas Perhatikan Kesehatan Mental Peserta Didik

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Dorong RUU Sisdiknas Perhatikan Kesehatan Mental Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga memperhatikan pembangunan karakter dan kesehatan mental peserta didik.

Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sekolah Kedinasan Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sekolah Kedinasan Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Sekolah kedinasan dinilai sebagai instrumen penting dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan birokrasi modern. Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia Merujuk Konstitusi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia Merujuk Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan dasar konstitusional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia menjadi fokus utama dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (7/4/2026). Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam RUU memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hampir 700 kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2026 menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis.

Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap PLN Jadi Sorotan, Antisipasi Tekanan Fiskal Hadapi Krisis Global

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap PLN Jadi Sorotan, Antisipasi Tekanan Fiskal Hadapi Krisis Global

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan telaah tematik terhadap berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk subsidi dan kompensasi energi. Hal tersebut disampaikan saat memimpin pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Senin (6/4/2026).

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Senin (6/4/2026). Kunjungan ini difokuskan pada harmonisasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global

Industri dan Pembangunan8 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang lebih optimal dan adaptif terhadap berbagai dinamika global. Menurutnya, ketahanan pangan nasional harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, serta BUMN pangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri.

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyoroti serius persoalan peredaran narkotika terutama kondisi di daerah pemilihannya, Sumatera Utara, yang sudah berada dalam situasi darurat narkoba. Ia menyebut peredaran narkotika kini tidak lagi mengenal batas usia maupun lingkungan dan menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan narkoba bukan hanya pada regulasi, tetapi pada komitmen aparat penegak hukum.

Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti pentingnya penguatan posisi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani persoalan HAM. Ia menekankan dua catatan krusial, yakni meminta kementerian memperkuat instrumen perlindungan sengketa agraria masyarakat adat agar kementerian tidak terbatas hanya menjadi memantau atau memproses saja.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dirumuskan secara konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.