Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdullah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan kasus Yurizal Tri Chaerawan sebagai momentum memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan terkait temuan ratusan senjata di lingkungan salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. Menurutnya, seluruh fakta harus diungkap agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jayapura - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mengedepankan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Melalui kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026), Baleg menyerap aspirasi dari masyarakat adat, akademisi, pemerintah daerah, hingga tokoh adat sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU tersebut.
PARLEMENTARIA, Garut - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI siap memperluas pintu ekspor dan akses kerja sama internasional bagi Kabupaten Garut. Salah satu kerja sama yang bisa dioptimalkan Kabupaten Garut dengan dunia internasional adalah sektor tenaga kerja terampil, khususnya tukang cukur dengan reputasi julukan “Asgar” alias Asli Garut.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan (nakes) kepada pasien BPJS Kesehatan yang belakangan tengah menjadi perhatian publik. Selain soal empati kepada pasien, Puan pun menyoroti soal sistem pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh pasien tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya pembenahan sistem yang konkret atas isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menyoroti salah satu insiden tewasnya seorang pelajar SMPN 4 Randudongkal, Pemalang, berinisial AAF yang diduga meninggal akibat perundungan sekolah di RS Mardhatillah pada Minggu (2/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Fauzan Khalid memanfaatkan masa reses Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dengan meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan yang pada Kamis (6/8/2026) itu dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat penerima bantuan di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai temuan berbagai barang yang diduga berupa senjata api dan barang lainnya di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh. Ia meminta aparat penegak hukum menangani kasus tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan keselamatan peserta didik.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Temuan tersebut merupakan persoalan yang sangat serius karena menyangkut keamanan negara sekaligus keselamatan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengajak mahasiswa dan pelajar di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyikapi derasnya arus informasi secara kritis dan bertanggung jawab.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung sendiri biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengusulkan skema pembiayaan iuran oleh negara dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah dibahas DPR RI.