Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Tangerang — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan pihaknya tengah merumuskan sikap diplomasi parlemen Indonesia dalam merespons konflik global yang kian memanas, khususnya menjelang sidang Inter-Parliamentary Union (IPU). Hal itu ia sampaikan usai Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI bertema Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global di Tangerang Selatan, Rabu (8/4/2026).
PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menekankan pentingnya penguatan diplomasi parlemen Indonesia di tengah dampak konflik global. Dimana konflik mulai berdampak menjadi ancaman krisis ekonomi hingga gangguan logistik.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menyoroti minimnya perlindungan terhadap pekerja ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai, kasus yang dialami Amsal Sitepu menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap jenis pekerjaan non-konvensional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Ia menyoroti adanya peringatan dari kalangan serikat pekerja terkait potensi terjadinya gelombang PHK dalam waktu dekat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM). Hal ini dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan percepatan implementasi program biodiesel B50. Hal ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi magang di salah satu kantor BUMN di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ia menilai penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak penguatan kesehatan mental dan spiritual yang diatur dalam RUU Sisdiknas. Penguatan dua hal itu dilakukan melalui integrasi psikolog serta guru agama guna menjamin nutrisi utuh bagi siswa.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima dua aspirasi penting dari petani sawit di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, serta masyarakat Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pertama berkaitan dengan aspirasi dari petani sawit Riau menyoroti konflik agraria yang berkaitan dengan penetapan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan permukiman dan lahan garapan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan transportasi publik yang lebih terintegrasi guna mengurai kepadatan lalu lintas di Bali. Upaya tersebut menjadi penting mengingat mobilitas masyarakat dan wisatawan di Pulau Dewata terus meningkat, sementara pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain masih menjadi persoalan utama yang perlu segera ditangani.
PARLEMENTARIA. Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan bahwa kondisi pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam keadaan aman. Dalam keterangannya, Bambang Haryadi menyebut di saat sejumlah negara memilih menaikkan harga BBM akibat tekanan global, Pemerintah Indonesia justru mengambil langkah menahan kenaikan demi melindungi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menagih penjelasan komprehensif dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan jaminan kesehatan nasional. Ia mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang pernah dibahas bersama direksi periode sebelumnya yang menunjukkan potensi kebangkrutan jika tidak ada langkah fundamental oleh BPJS Kesehatan.