Pentingnya Diplomasi Non-Blok di Tengah Konflik Global

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menekankan pentingnya penguatan diplomasi parlemen Indonesia di tengah dampak konflik global. Dimana konflik mulai berdampak menjadi ancaman krisis ekonomi hingga gangguan logistik.

“Jadi kita tahu bahwa efek dari konflik global yang terjadi saat ini sudah amat-sangat nyata. Krisis ekonomi sudah akan terjadi, krisis pangan, kemudian juga krisis logistik dan lainnya,” ujar Adde kepada Parlementaria di tengah kegiatan Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI bertema Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global di Tangerang, Banten, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peran aktif BKSAP sebagai jalur diplomasi parlemen atau second track diplomacy untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Maka dari itu, Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan posisi non-blok di tengah polarisasi kekuatan dunia.

“Kita tidak ada di blok Amerika, tidak ada di blok Iran ataupun tidak ada di blok tengah, kita ingin ada di blok non-blok. Dan juga bisa melaksanakan diplomasi secara bebas aktif,” katanya.

Adde menambahkan, penguatan peran diplomasi parlemen juga perlu didukung dengan konsistensi pernyataan resmi yang disampaikan pimpinan maupun anggota BKSAP di berbagai forum internasional. “Oleh karena itu kita perlu penguatan dalam hal statement-statement diplomasi yang diberikan oleh baik itu pimpinan BKSAP ataupun anggotanya,” ujarnya.

Ia menyebut, Indonesia sejak awal konflik telah berupaya mengambil posisi sebagai penengah untuk mendorong perdamaian, meski hingga kini konflik masih terus berlangsung. “Kita ingin semua negara melihat bahwa Indonesia di awal terjadinya konflik ini juga sudah mengusulkan bagaimana menjadi penengah, menjadi posisi tengah, posisi perdamaian,” ucapnya.

Adde berharap, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga forum global lainnya dapat memberikan dampak positif bagi upaya penyelesaian konflik.

“Keberadaan Indonesia dalam organisasi dunia ini bukan suatu hal yang murah, singkat, tetapi juga suatu hal yang memang perlu kita pantaskan keberadaannya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan diplomasi bilateral, khususnya dengan negara-negara yang terlibat konflik. Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah konkret membuka ruang dialog.

“Kita berharap pertemuan bilateral ini juga secepatnya bisa membuka Selat Hormuz agar kapal minyak Indonesia ini bisa segera melewati Selat Hormuz tersebut,” katanya. (hal/aha)