Nurhadi Minta Kemnaker Deteksi Dini, Antisipasi Badai PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Ia menyoroti adanya peringatan dari kalangan serikat pekerja terkait potensi terjadinya gelombang PHK dalam waktu dekat. 

Ia pun menilai, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas dan merugikan pekerja. “Saya membaca di media ada peringatan bahwa dalam tiga bulan ke depan berpotensi terjadi badai PHK. Ini harus menjadi perhatian serius, dan perlu ada deteksi dini dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa tren PHK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai sekitar 77 ribu, kemudian meningkat menjadi sekitar 88 ribu pada tahun 2025.

“Kita tentu berharap di tahun 2026 ini angkanya bisa ditekan. Jangan sampai tren kenaikan ini terus berlanjut,” tegasnya.

Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci penting agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif sebelum gelombang PHK terjadi secara masif. Dengan adanya sistem peringatan awal, pemerintah dapat memetakan sektor-sektor yang berpotensi terdampak dan menyiapkan kebijakan mitigasi yang tepat.

“Kalau kita punya deteksi dini, kita bisa tahu sektor mana yang berpotensi terdampak, sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan sejak awal,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Nurhadi menambahkan, upaya mitigasi PHK tidak hanya penting untuk melindungi pekerja, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja menjadi sangat krusial.

Ia berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat segera merumuskan langkah konkret dalam merespons potensi tersebut, sehingga jumlah PHK dapat ditekan seminimal mungkin. “Kita ingin PHK ini bisa dicegah semaksimal mungkin, sehingga dampaknya tidak meluas ke masyarakat,” pungkasnya. (fa/aha)