//
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto: Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan transportasi publik yang lebih terintegrasi guna mengurai kepadatan lalu lintas di Bali. Upaya tersebut menjadi penting mengingat mobilitas masyarakat dan wisatawan di Pulau Dewata terus meningkat, sementara pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain masih menjadi persoalan utama yang perlu segera ditangani.
Lasarus mengungkapkan bahwa penanganan kepadatan di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk pun dinilai perlu menjadi perhatian bersama. Ia menilai persoalan tersebut dapat diurai melalui pendekatan penataan transportasi yang lebih terintegrasi, sebagaimana yang pernah dilakukan dalam penanganan arus penyeberangan di Merak–Bakauheni.
“Ini salah satu cara kita menyelesaikan persoalan di Ketapang–Gilimanuk ini. Kita urai seperti kita mengurai di Merak–Bakauheni,” ujar Lasarurs dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2026).
Selain itu, Legislator dari Fraksi PDIP ini pun menekankan bahwa penanganan persoalan transportasi di Bali tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, serta pemerintah daerah agar berbagai program penataan transportasi dapat berjalan efektif.
Ia juga mendorong agar pemerintah segera merumuskan kebijakan transportasi publik yang dapat diterapkan secara nyata di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan konsumsi bahan bakar.
“Kebijakan transportasi publik ini tolong Pak Menteri bisa studi dan melakukan tindak lanjut. Tentu harus didukung juga dengan pendanaan dari gubernur dan pemerintah daerah setempat,” katanya.
Lebih lanjut, Komisi V menilai penguatan transportasi publik juga dapat berdampak pada efisiensi penggunaan energi. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi massal, kepadatan lalu lintas dapat berkurang dan konsumsi bahan bakar kendaraan pun dapat ditekan.
“Tujuannya bagaimana kepadatan dikurangi, pemakaian bahan bakar juga otomatis bisa lebih efisien,” jelasnya.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti rencana pembangunan infrastruktur transportasi di Bali, termasuk pengembangan transportasi berbasis laut seperti water taxi. Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif mobilitas masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah di Bali.
“Bali ini kan masalahnya siklus perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu yang jadi persoalan utama hari ini,” pungkasnya. (ujm/aha)
