•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kang Aher Desak ATR/BPN Percepat Pelepasan HPL Lahan Transmigrasi Pelalawan Riau

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Kang Aher Desak ATR/BPN Percepat Pelepasan HPL Lahan Transmigrasi Pelalawan Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menuntaskan sengketa lahan sekaligus merealisasikan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) seluas 400 hektare bagi masyarakat transmigran Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

21 Agustus 2026

Komisi XIII Dukung Perkuat Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dukung Perkuat Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada kurator dalam menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik, tanpa memberikan kekebalan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Muh Haris Dorong Kemnaker Tetapkan SKKNI Perancang Kota

Kesejahteraan Rakyat21 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muh Haris Dorong Kemnaker Tetapkan SKKNI Perancang Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perancang Kota. Menurutnya, penetapan tersebut penting untuk memastikan tersedianya standar nasional yang mandiri bagi profesi perancang kota.

Penguatan Perpustakaan Harus Menjangkau hingga Tingkat Desa

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penguatan Perpustakaan Harus Menjangkau hingga Tingkat Desa

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kegemaran membaca sekaligus memperluas akses literasi masyarakat. Menurutnya, berbagai terobosan tersebut menjadikan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu perpustakaan yang patut menjadi rujukan di Indonesia.

MAN IC Wujud Kehadiran Negara dalam Pendidikan Berkualitas

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

MAN IC Wujud Kehadiran Negara dalam Pendidikan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Sumedang – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi progres pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran MAN IC merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Kementerian Agama dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia.

Tekan Buta Aksara Al-Qur’an, Komisi VIII Dorong Pemerintah Tingkatkan Produksi dan Distribusi

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tekan Buta Aksara Al-Qur’an, Komisi VIII Dorong Pemerintah Tingkatkan Produksi dan Distribusi

PARLEMENTARIA, Ciawi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan produksi dan distribusi Al-Qur’an sebagai salah satu upaya menekan angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan Al-Qur’an yang memadai dan mudah diakses masyarakat perlu didukung dengan kolaborasi lintas lembaga.

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Dukung Penertiban SPPG Demi Jamin Keamanan Makanan MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

20 Agustus 2026

Maman Minta Pengangkatan PPPK ke PNS Juga Perhatikan Guru Madrasah

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Minta Pengangkatan PPPK ke PNS Juga Perhatikan Guru Madrasah

PARLEMENTARIA, Sumedang – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyambut baik rencana pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, ia meminta kebijakan tersebut juga memberikan perhatian yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah.

Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Dorong Kemenkes Sederhanakan Regulasi Pengelolaan Darah dan Plasma

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pimpinan Komisi IX DPR RI mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyederhanakan sekaligus menyelaraskan regulasi terkait pengolahan dan pengelolaan darah. Menurutnya, kejelasan regulasi diperlukan untuk membedakan prinsip kesukarelaan dalam donor darah dengan ketentuan terkait plasma darah.

Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Desak Transparansi Pengelolaan Plasma dan Darah Donor

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI akan segera menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) khusus dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menindaklanjuti dugaan komersialisasi dan penyalahgunaan pengelolaan plasma darah mandiri. Raker tersebut akan meminta penjelasan komprehensif Menteri Kesehatan terkait tata kelola plasma darah, efektivitas aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hingga skema kerja sama pengolahan plasma dengan pihak luar negeri.

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dinilai belum menjadi alasan bagi kementerian/lembaga untuk mengabaikan sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.