E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|timwas haji|Armuzna|Iduladha|Pendidikan|hewan kurban|Pemilu|Madinah|RUU Polri|AI|MBG|SPPG|Alutsista
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 33°C
Lembab: 80%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba
Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba
Politik dan Keamanan8 April 2026
Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba
Politik dan Keamanan
Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyoroti serius persoalan peredaran narkotika terutama kondisi di daerah pemilihannya, Sumatera Utara, yang sudah berada dalam situasi darurat narkoba. Ia menyebut peredaran narkotika kini tidak lagi mengenal batas usia maupun lingkungan dan menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan narkoba bukan hanya pada regulasi, tetapi pada komitmen aparat penegak hukum.

8 April 2026
Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM
Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM
Politik dan Keamanan8 April 2026
Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti pentingnya penguatan posisi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani persoalan HAM. Ia menekankan dua catatan krusial, yakni meminta kementerian memperkuat instrumen perlindungan sengketa agraria masyarakat adat agar kementerian tidak terbatas hanya menjadi memantau atau memproses saja.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945
Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945
Politik dan Keamanan8 April 2026
Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945
Politik dan Keamanan
Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dirumuskan secara konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah
Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah
Industri dan Pembangunan8 April 2026
Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah
Industri dan Pembangunan
Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperluas pelibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Pasalnya, selama ini proyek-proyek strategis masih cenderung didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN), sehingga ruang bagi pelaku usaha daerah belum optimal.

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan
Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan
Kesejahteraan Rakyat8 April 2026
Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan
Kesejahteraan Rakyat
Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai transformasi Dana Indonesiana menjadi Dana IndonesiaRaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional. Hal ini diungkapkannya menyusul peluncuran program Dana IndonesiaRaya sebagai transformasi dari Dana Indonesiana oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya.

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah
Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah
Industri dan Pembangunan8 April 2026
Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah
Industri dan Pembangunan
Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur tidak menghambat program perbaikan jalan di daerah. Sebab, jelasnya, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax
Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax
Ekonomi dan Keuangan8 April 2026
Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax
Ekonomi dan Keuangan
Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

PARLEMENTARIA, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan menjadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan seiring jumlah pelaporan SPT yang tercatat baru mencapai 10,6 juta hingga akhir Maret lalu.

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah
Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah
Politik dan Keamanan8 April 2026
Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah
Politik dan Keamanan
Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menyoroti maraknya penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang kini menyasar lingkungan sekolah hingga masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dalam agenda menerima masukan terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang
Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang
Politik dan Keamanan8 April 2026
Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang
Politik dan Keamanan
Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Komisi II DPR RI menyoroti masih tingginya sengketa dan konflik pertanahan di Kota Tangerang, mulai dari pergeseran batas lahan hingga munculnya sertifikat ganda yang memicu ketidakpastian hukum. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026).

Awasi Infrastruktur Pertanian Demi Jaga Fondasi Pangan Nasional
Awasi Infrastruktur Pertanian Demi Jaga Fondasi Pangan Nasional
Industri dan Pembangunan7 April 2026
Awasi Infrastruktur Pertanian Demi Jaga Fondasi Pangan Nasional
Industri dan Pembangunan
Awasi Infrastruktur Pertanian Demi Jaga Fondasi Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Peleau mengapresiasi capaian produksi beras nasional yang dinilai berhasil melampaui target pemerintah. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menjadi capaian penting untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi
Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi
Politik dan Keamanan7 April 2026
Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi
Politik dan Keamanan
Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Banyu Biru Djarot, menekankan pentingnya kejelasan struktur dan otoritas dalam pengelolaan data nasional melalui RUU Satu Data Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senin (6/4/2026).

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan7 April 2026
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti pentingnya konsep orkestrasi data saat membahas RUU Satu Data Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Baginya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengelola, mengintegrasikan, dan berbagi data secara konsisten.

Sebelumnya119 / 1031Halaman 119 dari 1031Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(855)
  • Industri dan Pembangunan(3117)
  • Isu Lainnya(1015)
  • Kesejahteraan Rakyat(3148)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3794)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
7 April 2026
7 April 2026
7 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|timwas haji|Armuzna|Iduladha|Pendidikan|hewan kurban|Pemilu|Madinah|RUU Polri|AI|MBG|SPPG|Alutsista
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 33°C
Lembab: 80%
Angin: 3 km/h