•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

20 Agustus 2026

Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Bencana Masih Ditangani Terpencar, Syaiful Huda Usul Lembaga Tunggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pembentukan kelembagaan tunggal yang secara khusus menangani kebencanaan. Menurutnya, kelembagaan tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi, sistem komando, serta memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan bencana secara cepat dan efektif.

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

PARLEMENTARIA, Jakarta - Polda Metro Jaya (PMJ) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengungkap sindikat produksi dan penjualan meterai palsu atau ilegal yang beredar di lima wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran mulai dari produsen, pendaur ulang, distributor, kurir, hingga penjual.

Transformasi Kesehatan Harus Diiringi Perlindungan bagi Nakes

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Transformasi Kesehatan Harus Diiringi Perlindungan bagi Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan kepastian status kepegawaian tenaga kesehatan (nakes) sebagai bagian penting dari transformasi kesehatan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pengabdian tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia memperkuat komitmennya dalam mendorong dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan dengan anggota parlemen Palestina, Marwan Muhammad Abu Ras, Ketua Lajnah/Komite Al-Quds dan Palestina dalam Persatuan Ulama Muslim Internasional di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

PARLEMENTARIA, Batam – Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, (19/08/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja AI menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan sekaligus menyerap masukan dari pelaku industri mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam ekosistem AI global.

Tenaga Kesehatan Harus Mendapat Perlindungan dan Kepastian Status

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tenaga Kesehatan Harus Mendapat Perlindungan dan Kepastian Status

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih adanya ketimpangan status ketenagakerjaan serta dugaan pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil di sektor kesehatan. Ia mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian status kepegawaian yang setara bagi tenaga kesehatan (nakes), sebagaimana kebijakan yang diberikan kepada tenaga pendidik dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dinilai perlu segera diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dalam pembahasan RAPBN 2027. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak lagi terbebani pembiayaan PPPK yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah.

Segera Akselerasi Pengembangan PLTU Mulut Tambang Demi Hentikan Kemacetan Batu Bara

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Segera Akselerasi Pengembangan PLTU Mulut Tambang Demi Hentikan Kemacetan Batu Bara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI mendesak penguatan skema Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang sebagai solusi permanen atas persoalan pengangkutan batu bara yang merusak jalan publik di daerah. Sikap tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama Banggar DPRD Provinsi Jambi yang mengeluhkan dampak lalu lintas tambang batu bara di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta — Realisasi sejumlah asumsi makro ekonomi yang belum sepenuhnya mencapai target dalam pelaksanaan APBN 2025 menjadi catatan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Namun, di sisi lain, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat justru dinilai mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: DBH Ditahan, Ekonomi Daerah Bisa Tersendat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas dan Minerba merupakan hak murni daerah penghasil yang harus disalurkan tepat waktu oleh Pemerintah Pusat tanpa adanya penundaan. Penegasan tersebut disampaikan mantan Wali Kota Jambi dua periode itu menyikapi aspirasi Banggar DPRD Provinsi Jambi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).