Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Penyelamatan aset pemerintah dari ancaman mafia tanah menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai Kementerian ATR/BPN dan perangkat dibawahnya harus mengambil peran yang lebih kokoh agar aset negara dan pemerintah daerah tidak mudah dipermainkan melalui sengketa pertanahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Seiring dengan proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional, sejumlah akademisi mengusulkan mata pelajaran geografi menjadi mata pelajaran wajib. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengatakan usulan tersebut harus dipelajari terlebih dahulu sehingga tidak memberatkan siswa.
PARLEMENTARIA, Tangerang - Inovasi layanan pertanahan berbasis digital dinilai menjadi langkah penting untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan kantor pertanahan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Aboe Bakar Al-Habsyi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia menilai situasi global saat ini berada di ambang ketidakpastian yang berbahaya dan menyerukan penghentian segera segala bentuk agresi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menerima masukan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang diselenggarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RDPU ini berlangsung di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kejelasan status guru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait penggunaan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih multitafsir.
PARLEMENTARIA, Tangerang - Keterbatasan kewenangan Kantor Pertanahan (Kantah) dinilai menjadi salah satu persoalan klasik yang terus berulang dalam penyelesaian urusan agraria di berbagai daerah. Kondisi tersebut disebut berpotensi menimbulkan penumpukan perkara di tingkat kantor wilayah (Kanwil) dan menghambat percepatan investasi.
PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai “rahim” bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Perubahan tata ruang yang dinilai semakin mudah terjadi pascareformasi dinilai berpotensi mengancam kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok nasional di masa depan. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura), disebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan bahwa standar layanan rumah sakit provider harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, dalam rangka memastikan kualitas layanan kesehatan berjalan optimal dan merata, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026),
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mempertanyakan sejauh mana kurikulum pendidikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Berakhlak ke dalam seluruh program pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.