E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|timwas haji|Armuzna|Iduladha|Pendidikan|hewan kurban|Pemilu|Madinah|RUU Polri|AI|MBG|SPPG|Alutsista
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 76%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah
Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah
Politik dan Keamanan9 April 2026
Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah
Politik dan Keamanan
Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Penyelamatan aset pemerintah dari ancaman mafia tanah menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai Kementerian ATR/BPN dan perangkat dibawahnya harus mengambil peran yang lebih kokoh agar aset negara dan pemerintah daerah tidak mudah dipermainkan melalui sengketa pertanahan.

9 April 2026
Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa
Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa
Kesejahteraan Rakyat9 April 2026
Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa
Kesejahteraan Rakyat
Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Seiring dengan proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional, sejumlah akademisi mengusulkan mata pelajaran geografi menjadi mata pelajaran wajib. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengatakan usulan tersebut harus dipelajari terlebih dahulu sehingga tidak memberatkan siswa. 

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf
Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf
Politik dan Keamanan8 April 2026
Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf
Politik dan Keamanan
Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf

PARLEMENTARIA, Tangerang - Inovasi layanan pertanahan berbasis digital dinilai menjadi langkah penting untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan kantor pertanahan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten.

Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian
Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian
Politik dan Keamanan8 April 2026
Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian
Politik dan Keamanan
Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Aboe Bakar Al-Habsyi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia menilai situasi global saat ini berada di ambang ketidakpastian yang berbahaya dan menyerukan penghentian segera segala bentuk agresi.

Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat
Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat
Politik dan Keamanan8 April 2026
Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat
Politik dan Keamanan
Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menerima masukan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang diselenggarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RDPU ini berlangsung di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Fikri Faqih Tekankan Kepastian Status Guru dalam RUU Sisdiknas
Fikri Faqih Tekankan Kepastian Status Guru dalam RUU Sisdiknas
Kesejahteraan Rakyat8 April 2026
Fikri Faqih Tekankan Kepastian Status Guru dalam RUU Sisdiknas
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih Tekankan Kepastian Status Guru dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kejelasan status guru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait penggunaan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih multitafsir.

Banyak Perkara Menumpuk di Kanwil, Perkuat Kewenangan Kantah Setingkat Eselon II
Banyak Perkara Menumpuk di Kanwil, Perkuat Kewenangan Kantah Setingkat Eselon II
Politik dan Keamanan8 April 2026
Banyak Perkara Menumpuk di Kanwil, Perkuat Kewenangan Kantah Setingkat Eselon II
Politik dan Keamanan
Banyak Perkara Menumpuk di Kanwil, Perkuat Kewenangan Kantah Setingkat Eselon II

PARLEMENTARIA, Tangerang - Keterbatasan kewenangan Kantor Pertanahan (Kantah) dinilai menjadi salah satu persoalan klasik yang terus berulang dalam penyelesaian urusan agraria di berbagai daerah. Kondisi tersebut disebut berpotensi menimbulkan penumpukan perkara di tingkat kantor wilayah (Kanwil) dan menghambat percepatan investasi.

Anggota Komisi II Dukung BPSDM ATR/BPN Cetak SDM Unggul
Anggota Komisi II Dukung BPSDM ATR/BPN Cetak SDM Unggul
Politik dan Keamanan8 April 2026
Anggota Komisi II Dukung BPSDM ATR/BPN Cetak SDM Unggul
Politik dan Keamanan
Anggota Komisi II Dukung BPSDM ATR/BPN Cetak SDM Unggul

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai “rahim” bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
Kesejahteraan Rakyat8 April 2026
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!
Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik.

Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan
Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan
Politik dan Keamanan8 April 2026
Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan
Politik dan Keamanan
Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Perubahan tata ruang yang dinilai semakin mudah terjadi pascareformasi dinilai berpotensi mengancam kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok nasional di masa depan. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura), disebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Tidak Boleh Abaikan Pasien BPJS, BURT Tekankan Pelayanan Prima RS Provider untuk Masyarakat
Tidak Boleh Abaikan Pasien BPJS, BURT Tekankan Pelayanan Prima RS Provider untuk Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat8 April 2026
Tidak Boleh Abaikan Pasien BPJS, BURT Tekankan Pelayanan Prima RS Provider untuk Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Tidak Boleh Abaikan Pasien BPJS, BURT Tekankan Pelayanan Prima RS Provider untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan bahwa standar layanan rumah sakit provider harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, dalam rangka memastikan kualitas layanan kesehatan berjalan optimal dan merata, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026),

Aus Hidayat Nur Kritisi Efektivitas Kurikulum Berakhlak di BPSDM ATR/BPN
Aus Hidayat Nur Kritisi Efektivitas Kurikulum Berakhlak di BPSDM ATR/BPN
Politik dan Keamanan8 April 2026
Aus Hidayat Nur Kritisi Efektivitas Kurikulum Berakhlak di BPSDM ATR/BPN
Politik dan Keamanan
Aus Hidayat Nur Kritisi Efektivitas Kurikulum Berakhlak di BPSDM ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mempertanyakan sejauh mana kurikulum pendidikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Berakhlak ke dalam seluruh program pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.

Sebelumnya117 / 1031Halaman 117 dari 1031Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(855)
  • Industri dan Pembangunan(3117)
  • Isu Lainnya(1015)
  • Kesejahteraan Rakyat(3148)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3794)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
8 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|timwas haji|Armuzna|Iduladha|Pendidikan|hewan kurban|Pemilu|Madinah|RUU Polri|AI|MBG|SPPG|Alutsista
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 76%
Angin: 3 km/h