Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui permohonan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui mekanisme penjualan secara lelang. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, persetujuan tersebut diproses secara cepat oleh DPR setelah surat permohonan diterima.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Badan Bank Tanah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melakukan verifikasi serta validasi data cadangan tanah nasional secara terintegrasi. Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat pelayanan pertanahan, termasuk memangkas waktu penetapan dan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) tanah menjadi kurang dari 30 hari.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung kepemimpinan perempuan di Bank Indonesia (BI) dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Gubernur Bank Indonesia dan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2026–2031 yang digelar Komisi XI DPR RI Gedun, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026) lalu.
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai usul inisiatif parlemen dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
PARLMENTARIA, Jakarta - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI pada 29 Agustus 2026, kinerja alat kelengkapan dewan (AKD) sepanjang satu tahun terakhir menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana fungsi konstitusional parlemen dijalankan. Salah satunya Komisi I DPR RI, yang sepanjang 2026 menjalankan tiga fungsi utamanya legislasi, pengawasan, dan penganggaran di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan digital, serta sejumlah lembaga strategis lainnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyatakan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI atas laporan Komisi XI DPR RI terkait hasil uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Persetujuan tersebut menetapkan Sarjito sebagai calon terpilih setelah Komisi XI DPR RI menyepakatinya secara musyawarah untuk mufakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal, menjaga, dan mengawasi komitmen pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pernyataan tersebut disampaikan Saan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyajikan data kekurangan dari ke-76 ruas jalan tol di Indonesia secara menyeluruh. Danang menekankan pentingnya pemetaan celah keselamatan tersebut agar proses evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan perbaikan jalan tol dapat dilakukan secara tepat sasaran.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, meminta pandangan para akademisi terkait teknis dan mekanisme yang tepat terkait pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi yang akan dirumuskan secara jelas dalam RUU Perkoperasian yang Tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian Komisi VI DPR RI.
PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri memuat kewajiban bagi perusahaan besar di kawasan industri untuk membina industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitarnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kesehatan serta keberlanjutan fiskal.