Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Peringatan HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum refleksi bagi Komisi X DPR RI untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Perhatian tersebut mencakup kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan sarana serta layanan pendidikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR untuk menuntaskan pembahasan regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum penutupan tahun 2026.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI memastikan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan sampah. Hak tersebut telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta peraturan pelaksanaannya.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi pengiriman 206 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk memperkuat penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, mobilisasi tenaga kesehatan tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas akibat bencana.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi.
PARLEMENTARIA, JAKARTA – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan premanisme dalam penanganan konflik pertanahan di daerah. Pria yang kerap disapa Kang Aher itu menegaskan bahwa aksi kekerasan merupakan tindak pidana murni yang terpisah dari substansi sengketa hukum pertanahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah mempercepat reformasi pengelolaan subsidi energi dan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas belanja negara. Kedua upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi dan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBN.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah mengubah pendekatan dalam mengukur keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ke depan, kinerja anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya serapan, tetapi harus dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat. Ia mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan menyusul ancaman penurunan kualitas udara akibat karhutla, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.