Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pentingnya implementasi nyata berbagai program kementerian di daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya, provinsi lampung memiliki potensi strategis karena kedekatannya dengan ibu kota.
PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), prostitusi anak online, hingga maraknya penyelundupan narkotika di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menekankan, perlunya sinergi kuat antarlembaga untuk memutus mata rantai kejahatan transnasional dan eksploitasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini.
PARLEMENTARIA, Ternate - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen Komisi XIII untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan layanan kelembagaan di daerah.
PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Komisi II DPR RI menilai persoalan agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.
PARLEMENTARIA, Makassar - Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026). Peninjauan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena "Godzilla" El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah menuai perhatian dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga demi melindungi daya beli masyarakat.
PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Wakil Bupati Theo Kawatu, serta perwakilan Direksi BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Program Perlindungan Pekerja Keagamaan (PERKASA) secara simbolis kepada ahli waris. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (22/4/2026).
PARLEMENTARIA, Morowali - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti kinerja pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan serius, terutama terkait meningkatnya pelanggaran izin tinggal dan aktivitas WNA di kawasan industri.
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendorong percepatan pemetaan lahan eks tambang PT Timah di Bangka Belitung agar reforma agraria dapat segera berjalan dan masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah. Pernyataan itu disampaikannya usai memimpin rapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, jajaran ATR/BPN Kantor Wilayah Bangka Belitung dan stakeholder terkait di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (22/04/2026).
PARLEMENTARIA, Karimun – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan terkait status guru di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Menurutnya, status guru ini merugikan tenaga pendidik berpengalaman. Masalah ini muncul akibat perubahan status sekolah dari swasta menjadi negeri, yang berdampak pada data masa kerja guru di sistem Dapodik.
PARLEMENTARIA, Karimun – Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati temukan sejumlah persoalan mendasar dalam sektor pendidikan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terutama terkait ketimpangan akses dan keterbatasan fasilitas di wilayah kepulauan. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah di Karimun sudah tergolong baik, tetapi masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan.
PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengapresiasi implementasi awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, penerapan regulasi tersebut sejauh ini berjalan cukup baik, ditopang oleh koordinasi yang harmonis antarlembaga penegak hukum.