//
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mammisata dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Makassar, Sulawesi Selatan.|Foto: Clarissa/jk
PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pemerintah mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata sebelum melanjutkan pembangunan tahap berikutnya. Ia menilai fasilitas yang telah dibangun harus terlebih dahulu dipastikan berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dengan meninjau sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, Komisi V DPR RI melihat langsung kondisi SPAM Regional Mamminasata yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Hamka menegaskan, pembangunan tahap kedua tidak semestinya dilanjutkan apabila pemanfaatan infrastruktur SPAM yang sudah tersedia belum optimal. Menurutnya, evaluasi terhadap fungsi dan kinerja fasilitas yang ada perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk tahap selanjutnya.
"Saya sudah tegaskan tadi, bahwa tahap ke-2 kami tidak mengizinkan untuk dibangun kalau tidak terjadi optimalisasi dari pemanfaatan SPAM yang sudah ada. Itu menjadi catatan," tegas Hamka.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera menindaklanjuti catatan tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan SPAM tidak cukup dilihat dari terselesaikannya konstruksi, tetapi dari kemampuan fasilitas tersebut menyediakan air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Saya berharap bisa ditindaklanjuti secepat mungkin agar supaya proyek SPAM Mamminasata ini berfungsi dengan baik kepada rakyat yang membutuhkan air bersih, terutama Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar," ujarnya.
Hamka menilai optimalisasi SPAM Mamminasata menjadi penting karena pembangunan infrastruktur air bersih menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, setiap fasilitas yang telah dibangun harus dipastikan memberikan manfaat maksimal dan tidak berakhir sebagai infrastruktur yang kurang termanfaatkan.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI akan terus memantau tindak lanjut pemerintah terhadap pengoperasian SPAM Regional Mamminasata. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat penyediaan air bersih sekaligus memastikan pembangunan tahap berikutnya benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kinerja infrastruktur yang telah tersedia. (clr/we)
