Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Sukoharjo - Komisi II mengapresiasi percepatan layanan pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN Sukoharjo, Jumat (22/5/2026).
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan sejumlah catatan penting sekaligus mengapresiasi kinerja keimigrasian di wilayah Karawang yang bertransformasi pesat dari lumbung padi menjadi salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Karanganyar – Menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima angkat bicara. Dirinya menegaskan status Jakarta yang saat ini tetap menjadi Ibu Kota Negara merupakan langkah konstitusional untuk memastikan proses transisi berjalan matang dan tanpa hambatan hukum.
PARLEMENTARIA, Surakarta - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta, Jumat (22/5/2026), untuk meninjau dinamika tata ruang dan permasalahan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kunjungan ini merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam merespons isu nasional terkait regulasi tata ruang dengan kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026), guna memastikan perlindungan lahan sawah produktif berjalan optimal demi mendukung program ketahanan pangan nasional.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Iman Sukri mengatakan, persoalan data di Indonesia saat ini sudah masuk level darurat. Salah satu persoalan utama yang terjadi saat ini adalah perbedaan metode pengambilan data antar lembaga. Akibatnya, data yang dihasilkan pun sering kali tidak sinkron, termasuk dalam sektor kemiskinan, pendidikan, hingga konsumsi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menyatakan bahwa rasio jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan pekerja domestik di sejumlah pabrik dan kawasan industri Kabupaten Karawang saat ini terpantau masih dalam batas perbandingan yang wajar dan proporsional. Meski demikian, inovasi pengawasan berbasis sistem tetap mutlak diperlukan guna mengantisipasi potensi pelanggaran izin tinggal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya penguatan payung hukum Satu Data Indonesia (SDI) guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026).
PARLEMENTARIA, Karawang – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Karawang, Jawa Barat, dalam rangka mengawasi tata kelola Tenaga Kerja Asing (TKA).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pembebasan sejumlah aktivis kemanusiaan Indonesia yang sempat ditahan oleh otoritas Israel saat menjalankan misi kemanusiaan untuk Gaza. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara melalui diplomasi yang aktif dan terkoordinasi.
PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, kehadiran proyek pusat seperti Waduk Jlantah di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk menjawab ancaman penyusutan lahan sawah. Jika pembangunan waduk tersebut didukung penuh oleh infrastruktur jaringan irigasi primer dan tersier yang memadai, wilayah ini berpotensi mencetak hingga 1.500 hektare sawah baru.
PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.