Berita Korpolkam

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah bersama PT Taspen (Persero) untuk mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala administratif. “Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN menjadi upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayanan publik,” ujar Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026)

5 Juni 2026

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional terus didorong oleh Komisi XIII DPR RI. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam upaya tersebut yakni melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang akan menjadi bekal penting untuk merumuskan langkah perbaikan terhadap persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan.

Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik

Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengkritik keras minimnya program energi baru terbarukan (EBT) dan pemerataan kelistrikan untuk wilayah Kalimantan. Sebab, data pemerintah menunjukkan masih adanya sekitar 10.068 lokasi di Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik pada tahun 2026, yang tersebar di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong agar penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) mulai dikaji secara mendalam sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Menurut Doli, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk mulai mempertimbangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu.

RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi

RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa DPR memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, revisi regulasi kepemiluan harus mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik dan berintegritas.

Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu

Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi kepemiluan yang tengah disiapkan benar-benar mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan.

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong agar pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada penetapan dan penangkapan sejumlah tersangka. Menurutnya, membangun sistem yang mampu menutup celah korupsi jauh lebih penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

BKSAP-Inter Pares Parlemen Eropa Dorong Peran Publik dalam Proses Legislasi