Berita Korpolkam

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta Kementerian Hukum memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia menilai, pemblokiran anggaran yang mencapai Rp1,43 triliun perlu diikuti langkah mitigasi agar berbagai layanan tetap berjalan optimal di tengah masa transisi kelembagaan.

16 Juli 2026

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perbedaan data antarkementerian dan lembaga selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI), DPR RI mendorong lahirnya sistem pengelolaan data yang terstandar sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama.

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mendorong penerapan zigzag system dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sistem tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang calon legislatif perempuan terpilih melalui penempatan nomor urut secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan.

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mulai menyiapkan rekomendasi strategis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Rekomendasi Strategis Keterwakilan Perempuan dalam Naskah Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah (Cakada) menyusul masih maraknya gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong

Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus ditingkatkan. Karena itu, ia menegaskan Program PTSL perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarifuddin Sudding menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu difokuskan pada penyusunan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang lebih jelas. Menurutnya, kepastian mengenai proses pengakuan tersebut menjadi fondasi dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta -Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa sistem merit dan manajemen talenta menjadi kunci dalam penguatan reformasi birokrasi. Taufan menegaskan penataan kedua aspek tersebut akan menentukan keberhasilan sistem kepegawaian nasional serta kualitas aparatur sipil negara (ASN). Maka, Taufan berpandangan bahwa Kementerian PANRB berperan sebagai konseptor berbagai kebijakan reformasi birokrasi, sedangkan implementasinya dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak PPPK, termasuk pembayaran gaji, wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menunjukkan strategi menjaga relevansi lembaga di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga KPI dituntut mampu beradaptasi tanpa melampaui kewenangan yang diamanatkan undang-undang.

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo