E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenLensa ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPR
TRENDING:
Bencana|Komisi IX|Komisi XII|Komisi X|Komisi VII|SNI|Erupsi|Paripurna|Komisi III|Komisi VIII|Komisi V|Pansus|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 67%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara
Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara
Politik dan Keamanan
Mulai dari Tukang Cukur hingga Konektivitas, Garut Miliki Segudang Potensi Mancanegara

PARLEMENTARIA, Garut - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI siap memperluas pintu ekspor dan akses kerja sama internasional bagi Kabupaten Garut. Salah satu kerja sama yang bisa dioptimalkan Kabupaten Garut dengan dunia internasional adalah sektor tenaga kerja terampil, khususnya tukang cukur dengan reputasi julukan “Asgar” alias Asli Garut.

7 Agustus 2026
Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital
Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa.

Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
Politik dan Keamanan
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Temuan tersebut merupakan persoalan yang sangat serius karena menyangkut keamanan negara sekaligus keselamatan masyarakat. 

Amelia Anggraini Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Digital Hadapi Bias Algoritma
Amelia Anggraini Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Digital Hadapi Bias Algoritma
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Amelia Anggraini Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Digital Hadapi Bias Algoritma
Politik dan Keamanan
Amelia Anggraini Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Digital Hadapi Bias Algoritma

PARLEMENTARIA, Jakarta  – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengajak mahasiswa dan pelajar di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyikapi derasnya arus informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
Politik dan Keamanan
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi

PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menegaskan pihaknya secara tegas siap memperjuangkan RUU tentang Masyarakat Adat, agar segera disahkan menjadi UU. Ia mengungkapkan kehadiran RUU ini akan memperkuat kontribusi masyarakat adat terhadap pelestarian kekayaan alam dan budaya nasional.

7 Agustus 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Kejelasan Pertanggungjawaban Hukum bagi Student Pilot
Rieke Diah Pitaloka Dorong Kejelasan Pertanggungjawaban Hukum bagi Student Pilot
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Kejelasan Pertanggungjawaban Hukum bagi Student Pilot
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka Dorong Kejelasan Pertanggungjawaban Hukum bagi Student Pilot

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab hukum dalam dunia penerbangan, khususnya antara Pilot in Command (PIC), instruktur, dan student pilot. Pasalnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap peserta pelatihan yang tidak memiliki kewenangan operasional dalam penerbangan.

Garut Butuh Ide Besar untuk Mendorong Pemasaran Potensi Lokal ke Dunia Internasional
Garut Butuh Ide Besar untuk Mendorong Pemasaran Potensi Lokal ke Dunia Internasional
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Garut Butuh Ide Besar untuk Mendorong Pemasaran Potensi Lokal ke Dunia Internasional
Politik dan Keamanan
Garut Butuh Ide Besar untuk Mendorong Pemasaran Potensi Lokal ke Dunia Internasional

PARLEMENTARIA, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut didorong untuk memiliki ide-ide besar terkait pemasaran (mega-marketing) dalam mengemas potensi daerah agar mampu melompat ke pasar internasional.

Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International
Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International
Politik dan Keamanan
Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International

PARLEMENTARIA, Garut – Kabupaten Garut dinilai memiliki modal sejarah dan potensi ekonomi yang sangat kuat untuk didorong ke tingkat dunia.

7 Agustus 2026
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Politik dan Keamanan
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai putusan sela Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan surat dakwaan terhadap Vidi Eskafaris Gumilang batal demi hukum menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tegasnya, setiap proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA
Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA
Politik dan Keamanan6 Agustus 2026
Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA
Politik dan Keamanan
Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

PARLEMENTARIA, Manokwari - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat. 

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Politik dan Keamanan6 Agustus 2026
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Politik dan Keamanan
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara.

QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Politik dan Keamanan5 Agustus 2026
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Politik dan Keamanan
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit.

Sebelumnya22 / 401Halaman 22 dari 401Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1160)
  • Industri dan Pembangunan(3979)
  • Isu Lainnya(1079)
  • Kesejahteraan Rakyat(3971)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4801)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
6 Agustus 2026
6 Agustus 2026
5 Agustus 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenLensa ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPR
TRENDING:
Bencana|Komisi IX|Komisi XII|Komisi X|Komisi VII|SNI|Erupsi|Paripurna|Komisi III|Komisi VIII|Komisi V|Pansus|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 67%
Angin: 9 km/h