Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Dewi Juliani menekankan pentingnya RUU tentang Hukum Perdata Internasional dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan campuran. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, kerap muncul sengketa hak asuh lintas negara yang menempatkan posisi perempuan WNI pada kondisi yang tidak menguntungkan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menegaskan negara tidak boleh kalah untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Pasalnya, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam melindungi warga negaranya.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR Ujang Bey berharap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerapkan sistem penghematan energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat adanya dinamika geopolitik global. Sebab Ujang bilang, situasi tersebut juga berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.