E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Komisi VII|Baleg|Komisi III|Komisi XII|Bencana|Komisi I|Komisi VIII|Komisi V|Komisi II|Komisi XIII|RUU Reforma Agraria|RUU Perampasan Aset|RUU Adminduk
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 76%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Politik dan Keamanan1 April 2026
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Politik dan Keamanan
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

1 April 2026
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan1 April 2026
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Politik dan Keamanan1 April 2026
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Politik dan Keamanan
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
Politik dan Keamanan1 April 2026
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
Politik dan Keamanan
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program
Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program
Politik dan Keamanan1 April 2026
Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program
Politik dan Keamanan
Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Politik dan Keamanan1 April 2026
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Politik dan Keamanan
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.

Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang
Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang
Politik dan Keamanan1 April 2026
Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang
Politik dan Keamanan
Baleg DPR Targetkan Pengambilan Keputusan RUU Pemerintahan Aceh Sebelum Penutupan Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menargetkan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dilakukan sebelum penutupan masa sidang DPR RI pada 21 April 2026. Hal itu disampaikan Iman dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh
Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh
Politik dan Keamanan1 April 2026
Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh
Politik dan Keamanan
Baleg DPR Tekankan Pentingnya Undang Kemenag Bahas RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun agenda maraton pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh isu krusial dapat diklarifikasi sebelum pengambilan keputusan pada akhir masa sidang.

Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan
Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan
Politik dan Keamanan1 April 2026
Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan
Politik dan Keamanan
Tunda Rapat Panja RUU Pemerintahan Aceh, Baleg DPR Sebut Perlu Tambahan Waktu Perbaiki Usulan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengusulkan penundaan Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat panja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional
Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional
Politik dan Keamanan1 April 2026
Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional
Politik dan Keamanan
Dewi Juliani Soroti Perlindungan Hak Asuh Anak Perkawinan Campuran Saat Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Dewi Juliani menekankan pentingnya RUU tentang Hukum Perdata Internasional dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan dan anak yang terlibat dalam perkawinan campuran. Pasalnya, berdasarkan pengamatannya, kerap muncul sengketa hak asuh lintas negara yang menempatkan posisi perempuan WNI pada kondisi yang tidak menguntungkan.

Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis
Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis
Politik dan Keamanan1 April 2026
Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis
Politik dan Keamanan
Benny K. Harman: Negara Harus Usut Tuntas Kasus Kekerasan Aktivis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menegaskan negara tidak boleh kalah untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Pasalnya, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam melindungi warga negaranya.

Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi
Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi
Politik dan Keamanan1 April 2026
Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi
Politik dan Keamanan
Ujang Bey Berharap Kepala OIKN Juga Terapkan Sistem Penghematan Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR Ujang Bey berharap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerapkan sistem penghematan energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat adanya dinamika geopolitik global. Sebab Ujang bilang, situasi tersebut juga berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

Sebelumnya133 / 405Halaman 133 dari 405Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1166)
  • Industri dan Pembangunan(4013)
  • Isu Lainnya(1081)
  • Kesejahteraan Rakyat(3993)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4855)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Komisi VII|Baleg|Komisi III|Komisi XII|Bencana|Komisi I|Komisi VIII|Komisi V|Komisi II|Komisi XIII|RUU Reforma Agraria|RUU Perampasan Aset|RUU Adminduk
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 76%
Angin: 4 km/h