Sturman Panjaitan

15 artikel dengan tag ini

Sturman Panjaitan Dorong Pemerataan Investasi hingga Pulau Terluar Kepri

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Sturman Panjaitan Dorong Pemerataan Investasi hingga Pulau Terluar Kepri

PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong pemerataan investasi dan dukungan mitra kerja Komisi VI DPR RI hingga pulau-pulau terluar Kepulauan Riau (Kepri), tidak hanya terpusat di Batam. Ia meminta mitra kerja terkait melihat langsung kondisi masyarakat di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.

10 Oktober 2026

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026), setelah seluruh delapan fraksi menyatakan setuju melanjutkan RUU ke tahap pengambilan keputusan.

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Sturman Panjaitan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna ini.

Panja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati hasil pembahasan RUU SDI yang terdiri atas 20 Bab dan 141 pasal. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panja membahas RUU SDI secara intensif bersama pemerintah, yakni pada tanggal 23, 24, 28, 29, 30 September, serta 1 dan 5 Oktober 2026.

RUU SDI Atur Penguatan Kedaulatan Data Nasional

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Atur Penguatan Kedaulatan Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) akan mengatur penyelenggaraan SDI dengan sejumlah asas, antara lain kedaulatan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, kerahasiaan, keterandalan, dan kepastian hukum.

5 Oktober 2026

Soroti Kinerja Investasi, Sturman: Jaga Keberlanjutan Manfaat Pensiun

Industri dan Pembangunan3 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Kinerja Investasi, Sturman: Jaga Keberlanjutan Manfaat Pensiun

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong penguatan kemampuan pendanaan dan investasi PT ASABRI (Persero), PT Taspen (Persero), serta PT Bank Mandiri Taspen. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan manfaat bagi para peserta dan penerima manfaat.

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga.

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam Pembicaraan Tingkat I. Baleg menilai penguatan tata kelola data nasional diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional. Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.

Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan mengungkapkan Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria.

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Penyelesaian tersebut mencakup perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan badan usaha.