RAPBN 2027

61 artikel dengan tag ini

Tekankan Fungsi Pengawasan, Komisi II Kawal RAPBN 2027 Berkualitas untuk Rakyat

Politik dan Keamanan14 Agustus 2026

Tekankan Fungsi Pengawasan, Komisi II Kawal RAPBN 2027 Berkualitas untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang agenda Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI dan Pidato Presiden RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan harapannya terkait penyampaian Pidato RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahtra meyakini pentingnya pelaksanaan program-program strategis nasional yang telah dan akan dirasakan dampak positif langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

14 Agustus 2026

Penyampaian RAPBN 2027 Akan Dicermati, DPR Pastikan Tiap Program Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Isu Lainnya13 Agustus 2026

Isu Lainnya

Penyampaian RAPBN 2027 Akan Dicermati, DPR Pastikan Tiap Program Harus Bermanfaat untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan menjadi momentum bagi DPR RI untuk mendengarkan secara langsung program-program prioritas pemerintah untuk tahun anggaran mendatang.

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mengalami penambahan. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

Ekonomi dan Keuangan21 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena berkaitan dengan tata kelola kepegawaian daerah dan kebijakan fiskal nasional.

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesejahteraan di seluruh daerah. Demi mendukung tujuan tersebut, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi TKD pada kisaran 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, reformasi subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memilih untuk mengatakannya secara terbuka.

Banggar: Pendidikan Dasar Gratis untuk Swasta Disepakati, Ruang Fiskal Masih Dicari

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Pendidikan Dasar Gratis untuk Swasta Disepakati, Ruang Fiskal Masih Dicari

PARLEMENTARIA, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pendidikan dasar gratis, termasuk untuk sekolah swasta, kini resmi masuk dalam kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan RAPBN 2027. Namun dari mana anggaran untuk membiayainya masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Banggar Minta Realisasi Terukur Usai RAPBN 2027 Kembali Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Minta Realisasi Terukur Usai RAPBN 2027 Kembali Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

PARLEMENTARIA, Jakarta - Target kemiskinan ekstrem nol persen kembali dipatok dalam RAPBN 2027, sama seperti dua tahun sebelumnya yang belum pernah tercapai. Pertanyaannya bukan lagi soal angka, melainkan soal keyakinan yakni apakah target ini benar-benar bisa diraih, atau sekadar dipasang ulang karena tidak ada pilihan lain.

Teknologi Gerus Lapangan Kerja Formal, Banggar Akui Investasi Tak Lagi Padat Karya

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Teknologi Gerus Lapangan Kerja Formal, Banggar Akui Investasi Tak Lagi Padat Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Data BPS kuartal I 2026 mencatat pekerja formal Indonesia turun ke 40,58 persen, sementara target RAPBN 2027 justru dipasang naik ke 40,81 persen. Di balik selisih tipis itu tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam, pergeseran struktural akibat otomasi dan kecerdasan buatan yang kini mengubah cara industri menyerap tenaga kerja.

Selamatkan Kelas Menengah Demi Lindungi Fondasi Ekonomi Nasional

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Selamatkan Kelas Menengah Demi Lindungi Fondasi Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelompok kelas menengah Indonesia terus tergerus. Dalam 11 tahun terakhir, pendapatan kelompok menengah turun dari Rp53,6 juta menjadi Rp43,1 juta, sebuah penurunan sebesar Rp10,4 juta per kapita yang dinilai sebagai sinyal bahaya bagi perekonomian nasional. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebut kondisi ini sebagai alarm serius yang harus dijawab konkret dalam RAPBN 2027.