RAPBN 2027

47 artikel dengan tag ini

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

25 Juni 2026

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menyoroti adanya fenomena kepala daerah baru yang harus mewarisi surat pengakuan utang dari pendahulu mereka dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata karena kondisi ini menghambat kepala daerah baru dalam merealisasikan program kerja dan janji kampanye kepada masyarakat.

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlunya strategi transisi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan komoditas yang bersifat fluktuatif.

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) harus menjadi instrumen untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pasalnya, pemberian insentif kepada daerah berprestasi dapat memacu kepala daerah untuk lebih kreatif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Habib Aboe: Target Ekonomi Harus Diikuti Langkah Konkret yang Memihak Rakyat

Politik dan Keamanan22 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe: Target Ekonomi Harus Diikuti Langkah Konkret yang Memihak Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi optimistis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu ia sebutkan usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi nasional. Menurut Bambang Patijaya, pidato bersejarah Presiden saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui hilirisasi berbagai komoditas strategis, termasuk sawit dan migas.

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

Ekonomi dan Keuangan21 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jangan Ada Ketimpangan Kredit, Perbankan Harus Lebih Berpihak Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketimpangan akses pembiayaan di sektor perbankan nasional yang dinilainya masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Berdasarkan laporan yang ia terima, masih kerap ditemui masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil yang membayar bunga kredit lebih tinggi dibanding kelompok pengusaha besar yang selama ini menikmati akses pembiayaan lebih mudah.