Pencarian Lanjutan

Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Komisi VI Dorong BUMN Percepat Pembangunan Tol JTTS

PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan perkembangan pembangunan dan operasional Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikerjakan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komisi IV memastikan bahwa proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai dengan target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggaran Pemulihan Tersedia, Tak Ada Alasan Lambat Tangani Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat telah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Kesiapsiagaan Bencana Disorot, Legislator Ingatkan Lemahnya Sinergi & Ancaman Pemangkasan Anggaran

PARLEMENTARIA, Palu - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, membuka kembali catatan kritis soal kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam agenda pengawasan pasca bencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/4/2026), Anggota Komisi VIII DPR RI, Guntur Sasono, menyoroti lemahnya sinergi antar lembaga hingga potensi berkurangnya anggaran kebencanaan yang dinilai berisiko besar bagi negara.

Komisi VII Dorong Tata Kelola Industri Air Mineral

PARLEMENTARIA, Klaten - Komisi VII DPR RI mendorong penguatan tata kelola industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menjelaskan kunjungan ini merupakan pendalaman Panja Industri AMDK yang tengah dibentuk. 

Potensi PLTS NTT Melimpah, Komisi XII Dorong Percepatan Penetapana PSN

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong PT PLN (Persero) melalui Nusantara Power untuk menangkap peluang besar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini menyusul adanya langkah proaktif dari pemerintah daerah yang bersedia menyiapkan payung hukum terkait energi terbarukan.

Komisi XIII Apresiasi Pengelolaan Humanis Lapas Bengkulu

PARLEMENTARIA, Bengkulu – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas II Bengkulu pada Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mengapresiasi kondisi lapas yang dinilai tetap optimal meski dalam situasi efisiensi anggaran.

Komisi V Tinjau Banjir Rob Sumut, Dorong Penyelesaian yang Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan - Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Medan menyoroti persoalan banjir rob yang masih dialami masyarakat pesisir, khususnya di Kecamatan Belawan dan Medan Utara. Meski sejumlah infrastruktur telah dibangun, dampaknya dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh warga.

Tidak Cukup Sediakan Huntara, Relokasi Warga Bantaran Sungai Belawan Harus Perhatikan Akses Mata Pencaharian

Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Aceh – Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar, menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Pasalnya, darurat sampah di dua kota ini menjadi masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan. 

Tingkatkan PMI Berbasis Skill, Kurangi Ketergantungan Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendorong transformasi kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis peningkatan keterampilan (skill), guna mengurangi dominasi pekerja sektor domestik, khususnya pekerja seperti Asisten Rumah Tangga (ART), di luar negeri. Ia menilai selama ini komposisi PMI masih didominasi oleh pekerja sektor informal yang rentan terhadap berbagai persoalan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kesejahteraan.

Perlindungan terhadap Petani Harus Berbasis Data Akurat

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menambahkan bahwa upaya perlindungan petani harus dibarengi dengan kebijakan yang konkret dan berbasis data yang akurat. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk impor, benar-benar mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri.

Tingginya Impor Bawang Putih Bikin Petani Malas Menanam, Sulit Bersaing di Pasar

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI menyoroti dampak tingginya impor bawang putih terhadap keberlangsungan produksi dalam negeri. Komisi IV menilai tingginya impor bawang putih itu telah menekan daya saing petani lokal dan berpotensi menghambat upaya swasembada pangan.

Evaluasi Riset Pertanian: Kelembagaan Berubah, SDM Peneliti Minim

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI mengevaluasi kinerja riset pertanian nasional dan menyoroti dampak perubahan kelembagaan terhadap optimalisasi sumber daya manusia peneliti, yang dinilai berpengaruh pada pengembangan benih unggul dan pencapaian swasembada pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser mengungkapkan, perubahan struktur kelembagaan riset, termasuk pengalihan peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebabkan banyak tenaga ahli tidak dimanfaatkan secara optimal di sektor pertanian.

Pengembangan Komoditas Bawang Putih Butuh Keberpihakan Negara terhadap Petani

PARLEMENTARIA, Malang – Pengembangan komoditas bawang putih masih menjadi persoalan hingga kini. Harapan untuk membenahinya tidak cukup hanya dari sisi produktivitas petani, melainkan juga menjadi bagian dari persoalan strategis bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

Apresiasi Kinerja LPS, Musthofa Sampaikan Sejumlah Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, mengapresiasi kinerja sekaligus memberikan catatan kritis terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengingatkan agar laporan kinerja tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.