//
Komisi IV DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Lembang.|Foto: Nadya/Mahendra
PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI mengevaluasi kinerja riset pertanian nasional dan menyoroti dampak perubahan kelembagaan terhadap optimalisasi sumber daya manusia peneliti, yang dinilai berpengaruh pada pengembangan benih unggul dan pencapaian swasembada pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser mengungkapkan, perubahan struktur kelembagaan riset, termasuk pengalihan peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebabkan banyak tenaga ahli tidak dimanfaatkan secara optimal di sektor pertanian.
Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki banyak peneliti yang telah dibekali pendidikan dan pelatihan hingga ke luar negeri, khususnya di bidang hortikultura. “Peneliti kita banyak yang sudah disiapkan, bahkan sampai ke luar negeri, tapi sekarang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini harus menjadi evaluasi kebijakan,” ujarnya di BRMP Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Berdasarkan data BRMP Sayuran, total sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sekitar 145 orang, dengan jumlah peneliti bergelar doktor yang masih sangat terbatas. Komposisi ini dinilai belum cukup untuk mendorong percepatan inovasi di sektor hortikultura. Kondisi tersebut turut berdampak pada kapasitas riset dan pengembangan benih unggul yang masih terbatas, padahal kebutuhan nasional terus meningkat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai bahwa riset pertanian harus mampu menjawab kebutuhan lapangan, bukan sekadar menghasilkan inovasi di tingkat laboratorium. Menurutnya, keberhasilan riset harus diukur dari sejauh mana teknologi tersebut dapat diterapkan oleh petani secara luas dan berkelanjutan.
“Jangan sampai hanya berhenti di atas kertas. Riset harus bisa dirasakan manfaatnya oleh petani dan mendukung swasembada pangan,” ujarnya.
Koordinasi Diperkuat
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung riset dan pengembangan pertanian. Ia menilai, persoalan ego sektoral masih menjadi hambatan dalam sinkronisasi program antar kementerian dan lembaga.
“Kita ini satu negara. Yang penting koordinasi berjalan baik. Jangan sampai target besar seperti swasembada pangan terhambat karena kurangnya sinergi,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki teknologi dan kemampuan dasar untuk mencapai swasembada pangan. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan perluasan skala teknologi tersebut agar dapat menjangkau petani secara luas.
“Kita sudah punya kemampuan, tinggal bagaimana kita memperkuat ekosistemnya, mulai dari benih, riset, hingga kebijakan,” ujarnya. (ndy/aha)
