Tingginya Impor Bawang Putih Bikin Petani Malas Menanam, Sulit Bersaing di Pasar

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI menyoroti dampak tingginya impor bawang putih terhadap keberlangsungan produksi dalam negeri. Komisi IV menilai tingginya impor bawang putih itu telah menekan daya saing petani lokal dan berpotensi menghambat upaya swasembada pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser mengungkapkan, derasnya arus impor membuat hasil produksi petani dalam negeri sulit bersaing di pasar, baik dari sisi harga maupun distribusi.

“Percuma kalau petani sudah menanam dari hulu sampai hilir, tapi di pasar ditabrakkan dengan bawang impor. Akhirnya kalah. Ini yang membuat petani jadi malas menanam,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP) di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis, (9/4/2026).

Ia menilai, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat melemahkan kemandirian pangan dalam jangka Panjang.

Menurut Dadang, kebijakan impor selama ini belum sepenuhnya berpihak pada petani dalam negeri. Ia bahkan mengusulkan agar importir tidak hanya berperan sebagai pelaku distribusi, tetapi juga turut berkontribusi dalam produksi.

“Kalau masih impor, importir harus ikut menanam di dalam negeri. Jangan hanya ambil keuntungan dari impor saja,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya potensi ketidakseimbangan pasar yang menyebabkan harga hasil panen petani jatuh ketika produksi melimpah, sementara saat pasokan terbatas harga melonjak tinggi.

Lebih lanjut, Dadang menekankan pentingnya pengendalian pola tanam dan distribusi agar tidak terjadi overproduksi yang berujung pada anjloknya harga di tingkat petani. Ia menilai, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk mengatur komoditas apa yang ditanam di masing-masing wilayah agar tidak terjadi benturan produksi di pasar.

“Kalau semua daerah menanam komoditas yang sama di waktu bersamaan, harga pasti jatuh. Ini harus diatur,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar peran pemerintah, termasuk melalui Bulog, diperluas untuk menyerap komoditas hortikultura seperti cabai dalam bentuk olahan guna menjaga stabilitas harga. (ndy/rdn)