Perlindungan terhadap Petani Harus Berbasis Data Akurat

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menambahkan bahwa upaya perlindungan petani harus dibarengi dengan kebijakan yang konkret dan berbasis data yang akurat. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk impor, benar-benar mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri.

“Kalau kita bicara swasembada, maka perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas. Data harus jelas, kebutuhan berapa, produksi berapa, sehingga kebijakan yang diambil tepat,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP) di Lembang, Jawa Barat, Kamis, (9/4/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal keberpihakan kebijakan terhadap petani. Menurutnya, tanpa perlindungan yang memadai, petani akan sulit bertahan di tengah tekanan pasar global dan arus impor.

“Kita tidak bisa bicara swasembada kalau petani kita tidak dilindungi. Harus ada keberpihakan yang nyata,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Komisi IV DPR RI menilai bahwa pengendalian impor, penguatan produksi dalam negeri, serta perlindungan terhadap petani menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan. (ndy/rdn)