//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Foto: Galuh/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Kabupaten Semarang — Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah bukan data pesanan.
“Yang utama, karena BPS akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026 yang biasa dilakukan 10 tahun sekali, maka BPS perlu melakukan koordinasi mendalam, tidak hanya sekali tetapi terus-menerus dengan kabupaten/kota agar bisa menghadirkan data yang valid, bukan data pesanan,” tegas My Esti kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. “Kita punya kepentingan besar terhadap data-data BPS ini. Program dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Esti menekankan agar BPS memperkuat koordinasi tidak hanya dengan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Selain itu, masyarakat perlu disiapkan agar proses sensus berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya sebagai data dasar penyusunan kebijakan nasional.
Ia mencontohkan berbagai persoalan yang muncul akibat data yang tidak akurat, salah satunya terkait kepesertaan BPJS. Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke Komisi X meski isu tersebut bukan menjadi bidang tugasnya. “Banyak sekali keluhan yang masuk ke kami, ‘Bu, tolong BPJS kami ditutup’. Ini kan persoalan data. Kalau datanya valid, pasti tidak akan terjadi kesalahan,” katanya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa ketidakakuratan data dapat berdampak pada penentuan penerima bantuan, seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS maupun keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menilai masih ada keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun tidak terdata dengan baik.
“Jangan sampai bantuan jatuh kepada orang yang tidak tepat. Jangan sampai orang yang sangat membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya, sementara yang tidak membutuhkan malah menerima,” tegasnya.
Karena itu, Esti menegaskan bahwa akurasi dan integritas pendataan menjadi hal yang sangat penting. Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang benar-benar valid sehingga mampu menjadi fondasi kuat dalam perumusan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.
Diketahui, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026 dan merupakan agenda rutin yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sensus ini akan menghasilkan potret terkini struktur ekonomi nasional serta informasi mendalam per sektor. •gal/aha
