Tidak Cukup Sediakan Huntara, Relokasi Warga Bantaran Sungai Belawan Harus Perhatikan Akses Mata Pencaharian

PARLEMENTARIA, Medan - Upaya penanganan banjir rob di kawasan Belawan, Kota Medan, dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan hunian tetap (huntap). Komisi V DPR RI menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan mata pencaharian warga yang terdampak relokasi.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan hunian tetap, tidak semua warga bersedia pindah. Hal ini karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas di sungai dan laut.

“Bagus hunian tetap itu. Tetapi penduduknya belum tentu mau. Karena mereka tinggal di bantaran sungai, cari nafkah tinggal keluar belakang rumahnya naik perahu,” ujar Mori Hanafi kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (09/04/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan bahwa relokasi tanpa solusi akses menuju sumber penghidupan hanya akan menimbulkan penolakan. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Medan harus mampu menjawab persoalan tersebut agar kebijakan berjalan efektif.

“Kalau dipindahkan, bagaimana mereka menuju ke laut tempat mencari nafkah? Kalau tidak bisa dijawab, mereka tidak bakal mau. Dan harus dipaksa mau. Kalau tidak, tidak bakal selesai banjir rob ini,” tegasnya.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan telah membangun hunian tetap dan rumah susun bagi korban banjir di Sumatera Utara, termasuk di Belawan.

Ia berharap pembangunan hunian layak tersebut terus ditingkatkan dan dipercepat agar masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian.

“Kita harapkan pembangunan ini lebih banyak lagi dan penyelesaiannya cepat, supaya masyarakat pasca banjir tidak terlalu lama di pengungsian,” katanya.

Namun demikian, Legislator Dapil Sumatera Utara I ini menekankan bahwa persoalan banjir rob harus diselesaikan secara menyeluruh, tidak hanya di hilir, tetapi juga dari hulu hingga ke laut. Ia menyoroti kondisi bantaran sungai yang semakin padat serta penyempitan badan sungai akibat pembangunan yang tidak tertata.

“Drainase dari perumahan dan parit bermuara ke sungai, lalu ke laut. Kalau tidak diselesaikan menyeluruh, akan sia-sia. Kita tidak mau anggaran menjadi mubazir,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong penertiban kawasan bantaran sungai serta percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul. Hasil kunjungan kerja ini, lanjutnya, akan dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI guna memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Dengan berbagai langkah tersebut, DPR berharap penanganan banjir rob di Belawan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang tanpa mengorbankan kehidupan ekonomi masyarakat. (aas/rdn)