E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|BPIH|Pendidikan|RUU Perampasan Aset|PHK|RUU Penyadapan|pangan|Bulog|Dosen|PLTSa|Uji Petik|LPG 3 kg|Diplomasi
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 34°C
Lembab: 55%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Juliyatmono: Segera Bangun Stadion Baru di NTT Demi Sambut PON 2028
Juliyatmono: Segera Bangun Stadion Baru di NTT Demi Sambut PON 2028
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Juliyatmono: Segera Bangun Stadion Baru di NTT Demi Sambut PON 2028
Kesejahteraan Rakyat
Juliyatmono: Segera Bangun Stadion Baru di NTT Demi Sambut PON 2028

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menilai sarana dan prasarana olahraga di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih membutuhkan banyak dukungan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII 2028. Saat meninjau fasilitas olahraga di NTT, Juliyatmono mengatakan kondisi lokasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan event olahraga nasional berskala besar.

25 April 2026
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!
Politik dan Keamanan25 April 2026
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!
Politik dan Keamanan
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!

PARLEMENTARIA, Kupang - Komisi III DPR RI menyoroti kasus pembunuhan dan kekerasan seksual dari berbagai tindakan pidana. Menurut Komisi III persoalan tersebut sering kali bermula dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan.

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan
Politik dan Keamanan25 April 2026
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan
Politik dan Keamanan
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Kupang - Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. 

Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan
Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan
Politik dan Keamanan25 April 2026
Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan
Politik dan Keamanan
Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector harus ditindak tegas. Pasalnya, belakangan praktik tersebut diketahui telag banyak merugikan banyak pihak. Teranyar, debt collector menipu layanan ambulans dan pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur di sejumlah daerah.

Data Kerusakan Sekolah di NTT Tidak Akurat!
Data Kerusakan Sekolah di NTT Tidak Akurat!
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Data Kerusakan Sekolah di NTT Tidak Akurat!
Kesejahteraan Rakyat
Data Kerusakan Sekolah di NTT Tidak Akurat!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti belum sinkron dan belum akuratnya data sarana dan prasarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait kondisi kerusakan sekolah.

Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan
Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan
Kesejahteraan Rakyat
Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/04). Ia menyebut pengesahan ini setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade.

Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren
Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren
Kesejahteraan Rakyat
Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan integrasi program sosial dan pendidikan melalui pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).

Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung
Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung
Industri dan Pembangunan25 April 2026
Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung
Industri dan Pembangunan
Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pentingnya implementasi nyata berbagai program kementerian di daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya, provinsi lampung memiliki potensi strategis karena kedekatannya dengan ibu kota.

Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT
Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT
Politik dan Keamanan25 April 2026
Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT
Politik dan Keamanan
Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), prostitusi anak online, hingga maraknya penyelundupan narkotika di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menekankan, perlunya sinergi kuat antarlembaga untuk memutus mata rantai kejahatan transnasional dan eksploitasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini. 

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara
Politik dan Keamanan25 April 2026
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara
Politik dan Keamanan
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen Komisi XIII untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan layanan kelembagaan di daerah.

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa
Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa
Politik dan Keamanan25 April 2026
Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa
Politik dan Keamanan
Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Komisi II DPR RI menilai persoalan agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Komisi IV Ingatkan Bulog Soal Stabilitas Harga Beras Hadapi Ancaman Godzilla El-Nino
Komisi IV Ingatkan Bulog Soal Stabilitas Harga Beras Hadapi Ancaman Godzilla El-Nino
Industri dan Pembangunan25 April 2026
Komisi IV Ingatkan Bulog Soal Stabilitas Harga Beras Hadapi Ancaman Godzilla El-Nino
Industri dan Pembangunan
Komisi IV Ingatkan Bulog Soal Stabilitas Harga Beras Hadapi Ancaman Godzilla El-Nino

PARLEMENTARIA, Makassar - Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026). Peninjauan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena "Godzilla" El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.

Harga Minyak Meroket, Nasim Khan: Pemerintah Harus Lindungi Daya Beli Masyarakat
Harga Minyak Meroket, Nasim Khan: Pemerintah Harus Lindungi Daya Beli Masyarakat
Industri dan Pembangunan25 April 2026
Harga Minyak Meroket, Nasim Khan: Pemerintah Harus Lindungi Daya Beli Masyarakat
Industri dan Pembangunan
Harga Minyak Meroket, Nasim Khan: Pemerintah Harus Lindungi Daya Beli Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah menuai perhatian dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga demi melindungi daya beli masyarakat.

Komisi IX DPR RI Serahkan Manfaat Program PERKASA kepada Ahli Waris di Minahasa Selatan
Komisi IX DPR RI Serahkan Manfaat Program PERKASA kepada Ahli Waris di Minahasa Selatan
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Komisi IX DPR RI Serahkan Manfaat Program PERKASA kepada Ahli Waris di Minahasa Selatan
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX DPR RI Serahkan Manfaat Program PERKASA kepada Ahli Waris di Minahasa Selatan

PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Wakil Bupati Theo Kawatu, serta perwakilan Direksi BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Program Perlindungan Pekerja Keagamaan (PERKASA) secara simbolis kepada ahli waris. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (22/4/2026).

Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali
Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali
Politik dan Keamanan25 April 2026
Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali
Politik dan Keamanan
Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti kinerja pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan serius, terutama terkait meningkatnya pelanggaran izin tinggal dan aktivitas WNA di kawasan industri.

Sebelumnya134 / 902Halaman 134 dari 902Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(989)
  • Industri dan Pembangunan(3439)
  • Isu Lainnya(1027)
  • Kesejahteraan Rakyat(3429)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4193)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|BPIH|Pendidikan|RUU Perampasan Aset|PHK|RUU Penyadapan|pangan|Bulog|Dosen|PLTSa|Uji Petik|LPG 3 kg|Diplomasi
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 34°C
Lembab: 55%
Angin: 12 km/h