Politik dan Keamanan

5275 artikel ditemukan

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Pansus Dahulukan Kewenangan Sebelum Bahas Anggaran Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelesaian kewenangan pengelolaan daerah kepulauan akan didahulukan dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan, sebelum masuk ke perumusan skema pendanaan. Urutan ini ditegaskan Pansus untuk meluruskan persepsi bahwa RUU ini sekadar permintaan anggaran dari daerah kepulauan kepada pemerintah pusat.

1 Juli 2026

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Delapan provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) menitipkan puluhan poin usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Selasa (30/6/2026). Pihak-pihak itu berharap seluruh masukan tidak hanya jadi pelengkap dokumentasi rapat saja.

Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pasal afirmasi atas wilayah kepulauan pada UU 23/2014 dinilai belum mampu menyelesaikan penentuan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Mendeknya penghitungan dana itu menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. Terdapat usulan agar formula DKK dapat ditentukan di dalam rancangan beleid itu.

Pengaturan Tugas dan Posisi Keuangan Wakil Kepala Daerah Perlu DIpertegas

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Tugas dan Posisi Keuangan Wakil Kepala Daerah Perlu DIpertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mendorong adanya penegasan mengenai posisi keuangan serta pelaksanaan tugas wakil kepala daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif.

Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina.

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak hanya diarahkan untuk tidak hanya memperkuat integrasi data nasional. Namun, harus juga memastikan setiap proses pengelolaan data dibangun dengan sistem perlindungan yang kuat sejak tahap perancangan.

Perkuat Sinergi, BKSAP-MUI Akan Selenggarakan Konferensi Dukung Palestina

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Sinergi, BKSAP-MUI Akan Selenggarakan Konferensi Dukung Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat memperkuat sinergi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penyelenggaraan konferensi bersama pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan lahirnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pembinaan, Koordinasi, dan Komunikasi Antara Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Perlu Diperkuat

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pembinaan, Koordinasi, dan Komunikasi Antara Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) memperkuat pembinaan, koordinasi, dan komunikasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, akuntabel, serta mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BKSAP: Kunjungan PM India ke Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Strategis

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP: Kunjungan PM India ke Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025.

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terus berubah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu dirancang sebagai payung hukum jangka panjang yang tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah pusat diminta untuk lebih mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pembayaran gaji aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI terus mempercepat pembahasan RUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan.