Politik dan Keamanan

5275 artikel ditemukan

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti efektivitas penyederhanaan regulasi tujuh layanan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

1 Juli 2026

Syamsu Rizal Ingatkan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Antarnegara Jangan Bebani Ruang Fiskal

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Ingatkan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Antarnegara Jangan Bebani Ruang Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Turki, serta Indonesia dan Malaysia. Namun, Komisi I juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan anggaran dan teknis alutsista, agar berhati-hati dalam menyusun skala prioritas pengadaan sehingga tidak membebani ruang fiskal negara.

Putusan MK Harus Jadi Momentum Percepat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK Harus Jadi Momentum Percepat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Pilkada harus dijalankan secara langsung, harus jadi momentum mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.

ATR/BPN Harus Hilangkan Stigma Layanan Berbelit Lewat Penyederhanaan Regulasi

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

ATR/BPN Harus Hilangkan Stigma Layanan Berbelit Lewat Penyederhanaan Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti masih adanya perbedaan pelaksanaan layanan antar kantor pertanahan serta ditemukannya dokumen yang diterbitkan di luar SOP. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih enggan mengurus sertifikat tanah karena prosesnya dipandang berbelit-belit.

Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia Harus Dorong Kemandirian Alutsista

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia Harus Dorong Kemandirian Alutsista

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia-Turki dan Indonesia-Malaysia dengan memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu catatannya adalah agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hari Bhayangkara 2026, Puan: Polri Harus Terus Buktikan Komitmen Layani Masyarakat

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hari Bhayangkara 2026, Puan: Polri Harus Terus Buktikan Komitmen Layani Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Di usia Polri yang ke-80, Puan pun berharap seluruh anggota kepolisian terus berupaya menjadi pelayan masyarakat yang baik.

Komisi III: Delapan Dekade Polri Jadi Tonggak Penting Sejarah Bangsa

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Delapan Dekade Polri Jadi Tonggak Penting Sejarah Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2026.

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kementerian HAM Harus Pimpin Orkestrasi Lintas Lembaga Tuntaskan Sengketa Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat.

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion: Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.

Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Minta Konflik Lahan di Riau dan Kalbar Diusut Tuntas Lewat Tim Gabungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun.

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi RUU Kepulauan Masih Tunggu DIM Delapan Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan sejumlah undang-undang sektoral lain masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR. Kendati demikian, rapat gabungan tripartit dan pandangan mini dari delapan fraksi serta pemerintah telah menyatakan sepakat atas urgensi RUU ini.