
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Arief/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia-Turki dan Indonesia-Malaysia dengan memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu catatannya adalah agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Komisi I juga menekankan pentingnya transfer of technology (ToT) sebagai langkah strategis menuju kemandirian industri pertahanan nasional.
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengatakan, salah satu poin penting dalam kerja sama tersebut adalah komitmen untuk membangun kemampuan produksi alutsista secara mandiri melalui tahapan yang jelas. Hal itu mulai dari pembelian, produksi bersama, hingga penguasaan teknologi di dalam negeri.
"Kita punya komitmen untuk membangun atau membuat rudal sendiri. Kita berharap jangkauannya itu sampai 250 kilometer, dan itu salah satu rudal yang sudah masuk kategori balistik," ujar Syamsu usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan, implementasi kerja sama harus dilengkapi dengan peta jalan yang terukur, sehingga Indonesia memiliki kepastian tahapan menuju kemampuan produksi alutsista secara mandiri.
"Yang kedua yang kita mau adalah kepastian bahwa ada roadmap kapan kita beli, kemudian kapan kita buat bareng-bareng, kemudian kapan kita bisa buat sendiri. Karena perjanjian ini juga ada dalam pasal-pasalnya. Jadi kita beli dulu, habis itu kita diberikan kesempatan untuk ada transfer teknologi, kemudian habis itu kita diberikan kesempatan untuk bikin alutsista secara mandiri," tegasnya.
Menurut Syamsu, penguatan industri pertahanan juga harus ditopang oleh riset dan pengembangan (research and development/R & D) yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam negeri. Dengan demikian, kemampuan teknologi pertahanan nasional dapat berkembang secara berkelanjutan.
"Salah satunya itu adalah pelibatan B to B kita dan pelibatan kampus. Kita kebetulan juga punya banyak kampus termasuk di beberapa angkatan. Kita punya Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang juga mampu buat drone, buat rudal kecil," pungkasnya. (als/rdn)