//
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai audiensi BKSAP DPR RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Jaka/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina.
Hal itu disampaikan Syahrul kepada Parlementaria usai audiensi BKSAP DPR RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
"Yang kami sarankan adalah perlunya verifikasi terhadap NGO-NGO filantropi yang menggalang bantuan untuk Palestina, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan amanah masyarakat benar-benar tersampaikan kepada rakyat Palestina," kata Syahrul.
Menurut Politisi Fraksi PKS itu, tingginya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina telah mendorong munculnya berbagai lembaga kemanusiaan. Karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana menjadi hal yang harus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara.
"Kita ingin menjaga amanah masyarakat yang berinfak. Dana yang dihimpun harus benar-benar sampai kepada rakyat Palestina," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syahrul juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan. Ia menilai apabila terdapat aktivitas yang bertentangan dengan semangat tersebut, termasuk informasi mengenai hubungan dagang dengan Israel, maka hal itu perlu dikaji lebih lanjut.
"Kalau memang informasi itu benar, tentu perlu dihentikan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Lebih lanjut, Syahrul menekankan bahwa upaya membantu Palestina memerlukan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil agar setiap langkah yang dilakukan saling melengkapi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Parlemen, pemerintah, dan NGO memiliki peran yang berbeda. Karena itu, kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar dukungan Indonesia kepada Palestina semakin efektif," pungkasnya. (tin/rdn)
