//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine, di Istanbul, Turki. Diskusi tersebut membuahkan deklarasi bersama dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Forum kelompok parlemen ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmuş sebagai tuan rumah pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.
Selain Puan Maharani, hadir dalam forum internasional yang bersifat informal itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al- Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadj Malick Ndiaye)
Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.
Pertemuan yang menghasilkan deklarasi bersama diisi dengan sejumlah sesi diskusi antar-pimpinan parlemen yang hadir. Pada sesi pertama forum, ketua masing-masing parlemen yang hadir menyampaikan pesan dan masukan.
Sementara pada sesi diskusi akhir, pertemuan kelompok parlemen bela Palestina dilakukan dengan metode round table meeting untuk pertukaran pandangan tentang langkah ke depan antar-pimpinan parlemen menyangkut tentang perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Sesi ini juga menghasilkan deklarasi bersama atau joint declaration yang harus diadopsi oleh parlemen anggota kelompok ini.
Dalam deklarasi bersama tersebut, kelompok parlemen bela Palestina meminta parlemen di seluruh dunia untuk mendorong pemerintah masing-masing agar mengambil langkah-langkah konkret menuju keadilan bagi rakyat Palestina.
“Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Kelompok Parlemen Bela Palestina juga bertekad secara kolektif untuk mengintegrasikan isu penting ini ke dalam kerja majelis parlemen regional dan internasional, serta menghargai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing perwakilan negara di PBB dan forum internasional lainnya untuk mendorong perjuangan Palestina, termasuk upaya Aljazair sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
“Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Kelompok Parlemen Bela Palestina pun mendukung Lembaga Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sebagai penstabil kawasan tersebut.
Puan mengungkap, deklarasi bersama juga sepakat agar parlemen negara-negara pada kelompok ini memberikan dukungan politik, hukum, dan keuangan yang lebih besar kepada UNRWA.
“Pada saat yang sama, kita harus mengambil langkah maju dan jelas yang memastikan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi di masing-masing parlemen,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.
Secara tegas, Kelompok Parlemen Bela Palestina menuntut Parlemen Israel untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina, serta mencabut semua undang-undang dan inisiatif legislatif yang tidak sesuai dengan hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional. Termasuk menghentikan semua pekerjaan legislatif dalam poin-poin yang sama.
Kelompok Parlemen juga menuntut Israel untuk mengakhiri semua serangan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Mereka juga mengutuk keras agresi militer Israel terhadap penduduk sipil dan blokade bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan mendesak Israel untuk mengakhiri operasi militernya, menarik pasukannya, dan memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Jalur
Tak hanya itu, Kelompok Parlemen Bela Palestina pun mendesak Israel melakukan gencatan senjata dengan segera dan secara permanen. Selain itu juga agar bernegosiasi untuk pelaksanaan semua tahapan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dideklarasikan pada 15 Januari 2025, di bawah mediasi bersama Republik Arab Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat (AS).
SERUAN KEPADA PBB
Kepada PBB, Kelompok Parlemen Bela Palestina menyerukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dengan sepenuhnya, efektif dan segera melaksanakan semua resolusi PBB yang relevan dan mengambil tindakan tambahan yang diperlukan. Khususnya Dewan Keamanan PBB.
Seruan untuk PBB itu termasuk mengenakan sanksi terhadap kegiatan ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki seperti aneksasi, kegiatan permukiman, pembongkaran rumah-rumah Palestina, perampasan tanah dan kekerasan terhadap warga sipil.
“Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi,” tutur Puan.
Forum yang dipimpin Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmuş itu juga memutuskan untuk membentuk Kelompok Parlemen Bela Palestina dengan menggunakan pengaruh politik melalui saluran yang tepat guna membela, melindungi, dan memastikan hak-hak dasar warga Palestina.
“Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan Kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal,” ungkap Puan.
“Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Kelompok Parlemen Bela Palestina menegaskan menyambut baik rencana pemulihan dan rekonstruksi awal Jalur Gaza yang diajukan oleh Republik Arab Mesir, yang juga diadopsi oleh Liga Negara-negara Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Kelompok Parlemen Belas Palestina juga mendukung hak Negara Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB dan organ-organnya, serta menyerukan kepada semua negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya.
PERBESAR KOALISI
“Saya juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini. Kita harus berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini,” ucap cucu Proklamator RI Sukarno itu.
“Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” lanjut Puan.
Deklarasi bersama pun menegaskan bahwa Kelompok Parlemen Bela Palestina menyambut baik Resolusi berjudul ‘Peran parlemen dalam memajukan solusi dua negara’ yang diadopsi pada Sidang Umum Persatuan Antar-Parlemen atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang diadakan di Tashkent, Uzbekistan dari tanggal 5 hingga 9 April 2025.
Kelompok Parlemen Bela Palestina sekaligus mengundang parlemen serta majelis parlemen internasional dan regional untuk mendukung solusi dua negara terkait konflik Israel-Palestina, yang akan bersidang sebagaimana mestinya di negara tuan rumah atau di sela-sela konferensi internasional.
UNDANGAN PUIC
Sehubungan dengan hal ini, Puan menginformasikan kepada forum bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah pertemuan Persatuan Anggota Parlemen dari Negara-negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.
“Ini akan menjadi kesempatan yang berharga untuk meningkatkan koordinasi kita, dan memajukan agenda kolektif kita,” papar Puan,” terang Puan.
Puan pun sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada parlemen anggota negara bela Palestina untuk hadir dan berpartisipasi dalam agenda di mana DPR akan menjadi tuan rumah itu.
Mantan Menko PMK ini lantas mengusulkan agar pertemuan Kelompok Parlemen Bela Palestina berikutnya berfokus pada isu-isu tematik yang dapat ditindaklanjuti. Seperti, kata Puan, pengembangan kapasitas untuk Otoritas Palestina dan Parlemen, isu kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di lapangan, serta rekonstruksi Gaza.
“Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri,” tegasnya.
“Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” imbuh Puan.
Sebelum The Group of Parliaments in support of Palestine dimulai, Puan bersama pimpinan parlemen lain yang hadir diundang untuk melakukan audiensi dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Di sela-sela acara, Puan juga melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina. •um/rdn
Berita terkait
Tags:#Berita Utama