BKSAP: Kunjungan PM India ke Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. 

Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Mr. Shri Sandeep Chakravorty, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)

"Hari ini kita menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Bapak Sandeep, dan Beliau menyampaikan berita baik bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir di Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo di Januari 2025," ujar Ravindra kepada Parlementaria usai pertemuan.

Menurutnya, kunjungan tersebut akan membahas sejumlah kerja sama strategis yang telah dijalin kedua negara, mulai dari pelestarian warisan budaya hingga penguatan kerja sama ekonomi, energi, dan maritim.

"Hal yang akan dibahas adalah salah satunya kerja sama, mereka ingin melihat cultural heritage seperti Candi Prambanan dan mereka ingin membantu untuk revitalisasi misalnya. Kemudian kerja sama-kerja sama yang sebelumnya telah dibahas di bidang ekonomi, bidang energi, dan bidang maritim," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ravindra menambahkan, salah satu agenda yang turut menjadi perhatian adalah pengembangan koridor strategis antara Andaman, Nicobar, dan Aceh yang dinilai memiliki potensi memperkuat konektivitas maritim serta perdagangan bilateral.

"Sebagai contoh sejenak itu sedikit bagaimana pengembangan strategis koridor antara Andaman, Nicobar dan Aceh. Karena itu merupakan shipping lane yang dekat dengan Malacca Street dan bagaimana pengembangan koridor maritim tersebut untuk mendorong pertumbuhan pendapatan bilateral misalnya," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa rangkaian kunjungan Perdana Menteri India yang akan berlangsung pada Juli ini akan diawali dengan agenda bersama pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pidato di parlemen yang dihadiri anggota DPR RI, DPD RI, serta komunitas hubungan internasional.

"Kunjungan ini akan dilaksanakan pada eksekutif pertama-tama, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pidato di parlemen bersama anggota DPR, DPD, dan juga komunitas hubungan internasional," pungkasnya. 

Diketahui, Kepulauan Andaman dan Nikobar (India) berjarak sekitar 150 km di utara Provinsi Aceh (Indonesia) dan dipisahkan oleh Laut Andaman. Wilayah ini secara hukum milik India, tetapi memiliki kedekatan sejarah, budaya, dan potensi ekonomi yang erat dengan Aceh.

Berikut adalah beberapa aspek utama terkait hubungan antara kedua wilayah tersebut. Pertama, Konektivitas dan Perdagangan. Dalam hal Jalur Pelayaran, kedua wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis. Pulau terjauh di gugusan Nikobar (Indira Point) adalah titik terdekat dengan daratan Aceh. Adapun secara Kerja Sama Ekonomi, Pemerintah Indonesia (khususnya wilayah Aceh) dan India secara aktif mendorong Business Matching Pengusaha Aceh dan India untuk membuka jalur perdagangan langsung dan konektivitas maritim antara Aceh dan Andaman.

Kedua, Hubungan Historis. Dalam hal Suku Asli, terdapat kesamaan akar sejarah. Misalnya, bahasa suku-suku asli di Kepulauan Andaman, seperti suku Onge dan Sentinel, memiliki hubungan linguistik dengan beberapa bahasa rumpun Austronesia dan Andaman Lama yang tersebar di wilayah kepulauan nusantara hingga Aceh.

Bahkan saat terjadi Tsunami 2004 jadi momen penting di mana kedua wilayah yang bertetangga ini terdampak cukup parah dan saling mengingatkan akan kedekatan geografisnya.

Ketiga, Eksplorasi Energi. Dalam hal Blok Andaman, berada di wilayah perbatasan laut kedua kawasan, Blok Andaman menjadi salah satu wilayah kerja minyak dan gas yang dieksplorasi, yang seringkali menjadi perhatian khusus masyarakat dan aktivis Aceh terkait pembagian sumber daya. (als/rdn)