Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Korban Curanmor di Bekasi Kena Intimidasi, Abdullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Sindikat

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Korban Curanmor di Bekasi Kena Intimidasi, Abdullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Sindikat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Polres Metro Bekasi mendalami kasus seorang perempuan bernama Viola Putri yang mengaku menjadi korban pencurian kendaraan bermotor di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Desakan itu disampaikan setelah beredar video yang memperlihatkan korban diduga mendapat intimidasi dari sekelompok orang saat berupaya mencari sepeda motornya.

3 Agustus 2026

Penentuan Terminologi “Perampasan” atau “Pemulihan” dalam Pembahasan RUU PA Harus Hati-Hati

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penentuan Terminologi “Perampasan” atau “Pemulihan” dalam Pembahasan RUU PA Harus Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan bahwa salah satu poin yang masih menjadi pembahasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) adalah penggunaan terminologi “Perampasan Aset” dalam beleid tersebut. Menurutnya, penamaan RUU perlu dikaji secara cermat karena berkaitan dengan aspek hukum maupun persepsi publik.

Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Saat ini, pembahasan masih berada pada tahap penyusunan naskah RUU dengan mengedepankan partisipasi publik sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.

Indonesia Tidak Miliki Kekosongan Hukum Soal Perampasan Aset, MA Miliki Dua Perma

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Indonesia Tidak Miliki Kekosongan Hukum Soal Perampasan Aset, MA Miliki Dua Perma

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, terutama dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban bagi aparat penegak hukum.

Komisi III: Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan perekaman terhadap seorang Sales Promotion Girl (SPG) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Hinca Soal Penurunan Nilai Aset: Jangan Merampas Kalau Ujungnya Jadi Ampas!

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Soal Penurunan Nilai Aset: Jangan Merampas Kalau Ujungnya Jadi Ampas!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dinilai tidak boleh berhenti pada mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan, pengelolaan aset setelah dirampas justru menjadi faktor penentu agar aset tetap bernilai dan benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

Mercy Barends: Komite Independen Penting Jaga Akuntabilitas Perampasan Aset

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Komite Independen Penting Jaga Akuntabilitas Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mengkaji usulan pembentukan Komite Perampasan Aset yang bersifat independen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para praktisi hukum sebagai salah satu opsi untuk memperkuat tata kelola aset hasil perampasan sekaligus menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel.

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup dipahami sebagai konsep hukum, tetapi perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional, objektif, dan tuntas dugaan pelibatan anak dalam promosi rokok elektronik (vape) yang saat ini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Menurutnya, anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif.

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029. Menurut KPU RI bahwa gagasan ini muncul sebagai hasil evaluasi atas kendala pemilu sebelumnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024.

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan.

Politik dan Keamanan

Korban Curanmor di Bekasi Kena Intimidasi, Abdullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Sindikat

Korban Curanmor di Bekasi Kena Intimidasi, Abdullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Sindikat

Penentuan Terminologi “Perampasan” atau “Pemulihan” dalam Pembahasan RUU PA Harus Hati-Hati

Penentuan Terminologi “Perampasan” atau “Pemulihan” dalam Pembahasan RUU PA Harus Hati-Hati

Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset

Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset

Indonesia Tidak Miliki Kekosongan Hukum Soal Perampasan Aset, MA Miliki Dua Perma

Indonesia Tidak Miliki Kekosongan Hukum Soal Perampasan Aset, MA Miliki Dua Perma

Komisi III: Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

Komisi III: Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

Hinca Soal Penurunan Nilai Aset: Jangan Merampas Kalau Ujungnya Jadi Ampas!

Hinca Soal Penurunan Nilai Aset: Jangan Merampas Kalau Ujungnya Jadi Ampas!

Mercy Barends: Komite Independen Penting Jaga Akuntabilitas Perampasan Aset

Mercy Barends: Komite Independen Penting Jaga Akuntabilitas Perampasan Aset

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan