Politik dan Keamanan

5246 artikel ditemukan

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

Politik dan Keamanan2 September 2026

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

PARLEMENTARIA, Banjar – Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kehadiran Komisi II itu dalam rangka agar MBR mendapatkan kepastian hukum atas tanah serta tempat tinggal yang mereka manfaatkan selama ini.

2 September 2026

Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria penting untuk menghadirkan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan agraria lintas sektor. Urgensi tersebut antara lain dipicu ketimpangan penguasaan tanah, tingginya konflik agraria, serta tumpang tindih regulasi, data, dan kewenangan antarsektor.

Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terutama dari sisi kewenangan dan dukungan anggaran. Hal ini menyusul postur anggaran Ombudsman yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan antara belanja manajemen dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Potensi PNBP Obvitnas Capai Rp7 Triliun, Hinca Dorong Polri Lakukan Optimalisasi

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Potensi PNBP Obvitnas Capai Rp7 Triliun, Hinca Dorong Polri Lakukan Optimalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Polri memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Potensi tersebut perlu dikaji secara lebih serius agar dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, RUU tersebut memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga penyusunannya membutuhkan kajian yang cermat dan tidak tergesa-gesa.

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mendesak pemerintah untuk menyajikan kriteria penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara terbuka. Transparansi variabel penentuan desil dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masih Dinamis, Keterbukaan Jadi Komitmen

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masih Dinamis, Keterbukaan Jadi Komitmen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal itu sejalan dengan posisi RUU Perampasan Aset sebagai RUU Usul Inisiatif DPR yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

Tindak Pidana Judol Akan Masuk dalam Pembahasan DIM di RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Tindak Pidana Judol Akan Masuk dalam Pembahasan DIM di RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru. Ia mengatakan daftar 13 (tiga belas) tindak pidana yang akan disasar dalam perampasan aset masih dinamis dan dapat bertambah maupun berkurang dalam pembahasan bersama pemerintah.

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset. Hal itu mulai dari tindak pidana perdagangan orang, perbankan, hingga narkotika. Meskipun demikian, publik mempertanyakan tidak adanya tindak pidana judi online (judol) yang tidak menjadi salah satu kriteria dari tindak pidana sasaran perampasan asset.

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027, dengan catatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan. Di samping itu, ia juga menyoroti kebutuhan anggaran BNN Provinsi (BNNP) di daerah yang dinilai masih belum proporsional.

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut akan meningkatkan pagu anggaran KPK dari Rp1,447 triliun menjadi Rp2,222 triliun.

2 September 2026

Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Aziz Subekti menegaskan bahwa Rancang Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum nyata untuk merombak struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, serta Pimpinan Komisi II dan Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).