Politik dan Keamanan

4146 artikel ditemukan

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap potensi masuknya jaringan judi online asing ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul diamankannya 321 warga negara asing (WNA) terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

12 Mei 2026

Perumusan UU Perlindungan Konsumen Dilakukan secara Tepat, Komprehensif dan Fleksibel

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Perumusan UU Perlindungan Konsumen Dilakukan secara Tepat, Komprehensif dan Fleksibel

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan bahwa perumusan definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Justru beleid itu memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.

DPR Dukung Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional dan Ketahanan Energi di Tengah Ketegangan Selat Hormuz

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR Dukung Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional dan Ketahanan Energi di Tengah Ketegangan Selat Hormuz

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.

Mardani Ali Sera: Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Mardani Ali Sera: Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar.

Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menjabarkan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.

Apresiasi Bareskrim Bongkar Jaringan Internasional, Judol Penyebab Dominan Penyakit Sosial

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Bareskrim Bongkar Jaringan Internasional, Judol Penyebab Dominan Penyakit Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk Jakarta, dan mengamankan sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional tersebut.

Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti polemik terkait pembatasan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Isu tersebut memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang khawatir tidak lagi bisa mengajar mulai 2027.

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar agenda kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat pada Sabtu (09/5/2026). Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Kawasan Danau Toba dipilih sebagai lokasi kunjungan karena masih banyak komunitas adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut.

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan. Semangat dan langkah yang dilakukan Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU tersebut pun disambut dengan penuh kegembiraan oleh komunitas masyarakat adat yang ada di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Cindy Monica Salurkan Bantuan Internet untuk Sekolah Pelosok di Lima Puluh Kota

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica Salurkan Bantuan Internet untuk Sekolah Pelosok di Lima Puluh Kota

PARLEMENTARIA, Lima Puluh Kota – Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerataan akses pendidikan dengan menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026).

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum.

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

Politik dan Keamanan10 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan.