Kesejahteraan Rakyat

4145 artikel ditemukan

Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat30 Juli 2026

Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Masa reses merupakan jembatan utama antara masyarakat dan DPR RI dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi publik. Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Ahmad Heryawan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat: Fondasi Kebijakan Berkeadilan” di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

30 Juli 2026

Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat

Kesejahteraan Rakyat30 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyambut positif rencana pemerintah mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa, asalkan pelaksanaannya memenuhi sejumlah prasyarat.

Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan mengenai sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm bagi Pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki babak baru. Banyaknya anak di Bogor yang meninggalkan sekolah itu didominasi oleh rendahnya minat belajar.

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak berkaitan langsung dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR.

Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi.

Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dokter internship, dr. Siti Zahra Maghfira. Di balik duka tersebut, ia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan tenaga kesehatan (nakes) secara menyeluruh agar para tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan bermartabat.

Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Totok Hedi Santosa menyoroti pola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Menurutnya, petani perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk menentukan komoditas yang akan dibudidayakan sesuai potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari tata kelola kemitraan yang adil bagi petani. Karena itu, BAM tidak hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program ekonomi berbasis koperasi dan sektor pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dialog Jadi Kunci Samakan Pemahaman Pengelolaan Kawasan Hutan

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dialog Jadi Kunci Samakan Pemahaman Pengelolaan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menilai persoalan kemitraan antara masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Mojokerto perlu disertai pemahaman yang utuh mengenai skema pengelolaan kawasan hutan. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait mekanisme pengelolaan lahan.

Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menyoroti pentingnya pengawasan dalam tata kelola kemitraan antara petani penggarap, koperasi, dan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Ia menegaskan bahwa keterlibatan lembaga terkait di tingkat daerah maupun pengawasan internal Perhutani perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan berlarut-larut di lapangan.

BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tata kelola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI menyoroti sejumlah persoalan mulai dari mekanisme bagi hasil, dugaan tidak tersalurkannya upah pekerja tebu, hingga konflik agraria yang berdampak pada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan Jombang.

Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak

PARLEMENTARIA, Siak – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kerusakan bangunan bersejarah yang terus terjadi tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berisiko menghilangkan jejak sejarah bangsa yang tidak tergantikan. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta optimalisasi skema pendanaan agar revitalisasi cagar budaya dapat segera direalisasikan.