Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Rakyat4 Agustus 2026

Dini Rahmania Ingatkan Calon Jemaah Utamakan Istitha'ah Kesehatan Jelang Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengingatkan calon jemaah haji agar tidak hanya mempersiapkan biaya keberangkatan, tetapi juga memenuhi aspek istitha'ah (kemampuan), khususnya dari sisi kesehatan.

Netty Minta Pemerintah Percepat Penguatan Sistem Layanan Jantung Anak di Daerah

Netty Minta Pemerintah Percepat Penguatan Sistem Layanan Jantung Anak di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti masih tingginya angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan (PJB) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 6.000 bayi meninggal setiap tahun karena tidak memperoleh tindakan operasi secara tepat waktu.

Esti Wijayati Dorong Anggaran Pendidikan Dikembalikan Fokus pada Peningkatan Mutu SDM

Esti Wijayati Dorong Anggaran Pendidikan Dikembalikan Fokus pada Peningkatan Mutu SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, implementasi putusan tersebut penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan.

Charles Honoris Dorong Reformulasi MBG, Prioritaskan Ibu Hamil dan Anak Rentan Stunting

Charles Honoris Dorong Reformulasi MBG, Prioritaskan Ibu Hamil dan Anak Rentan Stunting

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus mereformulasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, MBG akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dibandingkan diterapkan secara universal.

Charles Honoris: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

Charles Honoris: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, penyesuaian tersebut sudah seharusnya mulai dilakukan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 meskipun MK memberikan masa transisi hingga 2028.

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Vita mengapresiasi upaya institusi dalam membangun keberanian, daya juang, dan kepercayaan diri para calon pegawai. Namun, ia mengingatkan agar pembentukan mental tidak mengesampingkan prinsip dasar manajemen risiko dan budaya keselamatan.

Lita Machfud Arifin: Kasus Begal Brutal Pelajar di Palembang Jadi Alarm Perlindungan Anak

Lita Machfud Arifin: Kasus Begal Brutal Pelajar di Palembang Jadi Alarm Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP berinisial MAA (14) di Palembang, Sumatera Selatan, mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak di ruang publik harus semakin diperkuat.

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG.

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan.

Netty Dukung Larangan Penggunaan Barang Bersubsidi untuk Dapur MBG