Kesejahteraan Rakyat

4145 artikel ditemukan

Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggaran pendidikan 2027 diharapkan bisa diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan. Mulai dari kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana, kebutuhan sekolah di daerah 3T, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.

18 Agustus 2026

Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor. Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

18 Agustus 2026

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penguatan layanan kesehatan dalam arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses layanan masyarakat semakin merata.

Netty Minta Pemenuhan Dokter dalam APBN 2027 Diikuti Aturan yang Jelas

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Minta Pemenuhan Dokter dalam APBN 2027 Diikuti Aturan yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga Kesehatan, yang disampaikan Presiden RI, dalam pidato penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 diterjemahkan ke dalam aturan dan program yang jelas. Ia menyebutkan, apabila pemerintah membuka ruang bagi dokter asing, tidak dapat dilakukan secara instan.

Azis Sefudin: Negara Harus Hadir Total Tangani Korban Gempa NTT

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Azis Sefudin: Negara Harus Hadir Total Tangani Korban Gempa NTT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi. Menurutnya, kecepatan penanganan di lapangan sangat dibutuhkan agar kebutuhan para korban dapat segera terpenuhi.

Nurhadi: Faskes Diperbaiki, Kualitas Nakes dan Pelayanan Harus Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Faskes Diperbaiki, Kualitas Nakes dan Pelayanan Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong agar rencana transformasi fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah mulai 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan dan renovasi fisik. Penguatan kualitas tenaga kesehatan (nakes), ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan harus menjadi bagian utama dari program tersebut.

Skrining 10.564 Dokter, Netty Soroti Wahana Internship

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Skrining 10.564 Dokter, Netty Soroti Wahana Internship

Parlementaria, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melakukan skrining kesehatan fisik dan jiwa secara menyeluruh terhadap 10.564 peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan individu dokternya saja, melainkan harus mengevaluasi secara menyeluruh sistem dan lingkungan wahana penugasan.

Peringatan HUT RI Harus Jadi Momentum Wujudkan Kebijakan yang Adil dan Merata

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Peringatan HUT RI Harus Jadi Momentum Wujudkan Kebijakan yang Adil dan Merata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur memerlukan dukungan semua elemen bangsa, serta kepastian bahwa hasil pembangunan dinikmati seluruh rakyat.

Satgas Galapana DPR Tinjau Langsung Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Korban Berjalan Cepat

Kesejahteraan Rakyat17 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Satgas Galapana DPR Tinjau Langsung Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Korban Berjalan Cepat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban dan pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Timwas Bencana DPR RI Berangkat ke NTT, Pastikan Penanganan Pascagempa Berjalan Efektif

Kesejahteraan Rakyat17 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas Bencana DPR RI Berangkat ke NTT, Pastikan Penanganan Pascagempa Berjalan Efektif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pimpinan dan tim pengawas bencana DPR RI telah berkoordinasi intensif dengan para anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) NTT yang sudah lebih dulu bergerak di lapangan.

Anggaran Meningkat, Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Harus Segera Dilaksanakan

Kesejahteraan Rakyat17 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Meningkat, Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Harus Segera Dilaksanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027, agar dapat diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan dasar, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa pungutan. Menurutnya, peningkatan anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan.