//
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.|Foto: Ist/Karisma
Parlementaria, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang melakukan skrining kesehatan fisik dan jiwa secara menyeluruh terhadap 10.564 peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan individu dokternya saja, melainkan harus mengevaluasi secara menyeluruh sistem dan lingkungan wahana penugasan.
Netty menilai kebijakan skrining tersebut sangat penting untuk memastikan para dokter muda berada dalam kondisi prima sebelum diterjunkan ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Pemeriksaan fisik dan mental ini bukan sekadar bentuk perlindungan bagi para tenaga medis, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keselamatan pasien serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
"Pemeriksaan kesehatan ini jangan hanya menjadi formalitas administratif semata. Hasil skrining harus dijadikan dasar untuk menentukan kesiapan, kebutuhan pendampingan, hingga penyesuaian lokasi penugasan bagi peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kesehatan jiwa para peserta PIDI. Menurutnya, dokter muda yang menjalani masa internship kerap dihadapkan pada tekanan profesional yang berat, adaptasi lingkungan baru, serta tuntutan pelayanan yang tinggi.
Oleh karena itu, ia mendorong agar hasil skrining kesehatan mental ditindaklanjuti dengan penyediaan fasilitas konsultasi dan pendampingan yang mudah diakses serta bebas dari stigma.
"Kesehatan mental harus diperlakukan setara dengan kesehatan fisik. Jangan sampai ada dokter yang terlihat sehat secara fisik, tetapi sebenarnya mengalami tekanan psikologis berat yang tidak terdeteksi," tegasnya.
Lebih lanjut, Netty meminta Kemenkes untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi wahana penugasan di lapangan. Evaluasi tersebut mencakup beban kerja, jam kerja, pola supervisi dari senior, ketersediaan fasilitas penunjang, hingga mekanisme pelaporan jika peserta menghadapi kendala di tempat bertugas.
"Jangan hanya memeriksa dokternya, tetapi periksa juga sistemnya. Jika lingkungan kerjanya memiliki beban berlebihan, supervisi yang lemah, atau fasilitas terbatas, maka masalah tidak akan pernah selesai hanya dengan skrining kesehatan," jelas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Ia berharap momentum ini menjadi pijakan bagi pemerintah untuk merancang sistem internship yang lebih manusiawi, profesional, dan berorientasi pada keselamatan. Melindungi keselamatan fisik dan mental para dokter dianggap sebagai modal utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ndy/uc)
