//
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.|Foto: Yohanes/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong agar rencana transformasi fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah mulai 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan dan renovasi fisik. Penguatan kualitas tenaga kesehatan (nakes), ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan harus menjadi bagian utama dari program tersebut.
Menurut Nurhadi, rencana pemerintah memperbaiki ribuan Puskesmas dan rumah sakit daerah merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat. Rencana itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
“Saya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki 10.000 Puskesmas dan 441 RSUD mulai tahun 2027. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Nurhadi kepada Parlementaria melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Namun, ia mengingatkan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan pemenuhan standar pelayanan yang jelas. Jangan sampai fasilitas kesehatan memiliki gedung yang lebih baik, tetapi masih kekurangan dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, maupun alat kesehatan.
“Jangan sampai kita hanya membangun gedung yang bagus, tetapi di dalamnya kekurangan dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, bahkan tidak mampu memberikan pelayanan dasar secara optimal,” tegasnya.
Nurhadi meminta pemerintah memastikan program tersebut memberikan dampak nyata terhadap pelayanan yang diterima masyarakat. Setelah fasilitas diperbaiki, kata dia, harus terlihat peningkatan pelayanan, mulai dari layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, deteksi penyakit, hingga penanganan penyakit kronis.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada Puskesmas di daerah terpencil, terluar, tertinggal, kepulauan, serta wilayah dengan akses geografis yang sulit. Menurutnya, wilayah tersebut justru membutuhkan kehadiran negara melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
“Jangan sampai standar pembangunan hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi mengabaikan kesenjangan akses dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Untuk rumah sakit daerah, Nurhadi berharap pembangunan 441 RSUD sekaligus memperkuat sistem rujukan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat, menurutnya, tidak seharusnya tetap harus pergi ke kota besar hanya karena RSUD di daerah belum memiliki dokter spesialis, alat kesehatan, atau kapasitas pelayanan yang memadai.
Selain Puskesmas dan RSUD, ia menilai pembangunan dan revitalisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) perlu menjadi bagian dari ekosistem pelayanan kesehatan dari hulu hingga hilir.
“Puskesmas kuat, RSUD kuat, tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan terjamin, sistem rujukan berjalan, dan pembiayaan melalui JKN juga harus berkelanjutan,” tuturnya.
Nurhadi menegaskan DPR akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar anggaran yang dialokasikan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Menurutnya, ukuran keberhasilan program harus dilihat dari kemudahan dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Apakah setelah program ini berjalan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terjangkau?” ujarnya.
Ia berharap transformasi tersebut tidak sekadar menghasilkan fasilitas kesehatan baru atau gedung yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan kesehatan nasional.
“Jangan hanya membangun fasilitas kesehatan, tetapi bangun juga kualitas manusianya (SDM nakes), sistemnya, dan pelayanannya,” pungkas Nurhadi.
Diketahui, pemerintah menyiapkan hampir 10.000 proyek Puskesmas yang terdiri atas 1.988 pembangunan baru dan 8.001 renovasi Puskesmas rusak sedang. Selain itu, terdapat 4.962 proyek pemenuhan prasarana, seperti ambulans, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan internet. Dengan demikian, total intervensi di tingkat Puskesmas mencapai 14.951 proyek.
Untuk fasilitas rumah sakit, pemerintah mengusulkan pembangunan Gedung Pelayanan Medis atau Central Medical Unit (CMU) di 402 RSUD dan tujuh rumah sakit baru, serta pembangunan gedung pelayanan medis di 32 rumah sakit jiwa.
Sementara itu, terdapat 654 proyek Labkesmas yang meliputi 172 pembangunan baru, 318 renovasi, dan 164 proyek pemenuhan prasarana. (als/ssb)
