//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, memimpin kunjungan kerja (kunker) reses ke Kantor Bank Sulselbar, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025). Foto : Eno/Andri.
PARLEMENTARIA, Makassar — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa BUMD, seperti Bank Sulselbar , idak boleh hanya berorientasi profit, tetapi juga harus menjalankan mandat pelayanan publik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat ia memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Bank Sulselbar, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025).
Bahtra menjelaskan bahwa BUMD memikul fungsi ganda, yaitu sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan sebagai instrumen pembangunan daerah.
“Bank daerah memang harus berorientasi profit, tetapi di sisi lain mereka wajib memberikan pelayanan publik dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya mengejar bisnis, tapi tidak punya dampak ke masyarakat dan PAD, itu menjadi masalah,” ujarnya kepada Parlementaria, usai pertemuan.
Dalam dialog dengan direksi, Bahtra menekankan bahwa bank daerah harus menjadi bagian dari solusi pembangunan, bukan sekadar lembaga komersial. Ia menyoroti bahwa penyaluran kredit produktif, pembiayaan UMKM, dan dukungan terhadap sektor pertanian serta perikanan harus menjadi prioritas. “Bank Sulselbar harus hadir di tengah masyarakat Sulsel dan Sulbar. Dampaknya harus terasa,” tambahnya.
Bahtra juga menyambut baik penjelasan direksi mengenai peningkatan kinerja Bank Sulselbar yang dianggap kompetitif di antara BPD lain. Dengan pertumbuhan sekitar 8,4 persen, bank tersebut dipandang memiliki posisi yang kuat. Namun, Bahtra meminta agar pertumbuhan itu tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam manfaat yang diterima masyarakat.
“Pertumbuhannya baik, tapi manfaatnya harus lebih besar lagi,” katanya.
Komisi II mendorong Bank Sulselbar untuk memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui efisiensi operasional, diversifikasi layanan, dan perluasan jaringan. Bahtra menegaskan bahwa kehadiran BUMD harus dapat menurunkan biaya layanan publik dan memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
“Kami ingin bank daerah menjadi motor pembangunan, bukan penonton,” tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •eno/rdn
