//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026). Foto: Gys/Karisma.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Dalam fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Barat yang telah menerima penyertaan modal daerah dalam jumlah besar.
“BUMD-BUMD ini sudah dikasih PMD puluhan miliar, bahkan ada yang sampai Rp100 miliar, tetapi belum memperoleh dividen yang besar atau belum mampu berkontribusi signifikan untuk daerah,” tegas Bahtra saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026)
Bahtra menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan manajemen BUMD. Menurutnya, besarnya suntikan modal harus diiringi dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja agar potensi ekonomi daerah dapat dimaksimalkan.
“Yang paling penting ke depan adalah bagaimana pengelolaannya dan manajemennya diperbaiki supaya lebih transparan, lebih terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemberian modal, tetapi juga memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala terhadap BUMD.
“Peluang kerja sama dan investasi, termasuk dari Danantara, hanya dapat dimanfaatkan apabila BUMD dikelola secara sehat dan profesional sehingga kinerja serta dividen ke depan dapat terus ditingkatkan,”tutupnya. •gys/rdn
