//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Bank Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (22/01/2026). Foto: Gys/Karisma.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, kebijakan ini menjadi upaya konkret pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD di daerah.
“Kemendagri hari ini sudah membentuk Ditjen BUMD agar pengawasannya lebih ditingkatkan,” ujar Bahtra kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Bank Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (22/01/2026).
Ia menilai, selama ini pengawasan terhadap BUMD belum berjalan maksimal karena belum adanya unit yang secara khusus fokus menangani persoalan BUMD. Dengan hadirnya Dirjen BUMD, pengawasan diyakini akan menjadi lebih kuat dan terarah.
“Selama ini pengawasan itu belum maksimal. Nanti kalau sudah hadir Dirjen tersendiri terkait BUMD, maka pengawasannya akan jauh lebih kuat,” tegasnya.
Bahtra menjelaskan, keberadaan Ditjen BUMD juga akan mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi yang cepat dan efektif dinilai sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan BUMD di lapangan. “Dengan struktur yang lebih jelas, mereka bisa berkoordinasi lebih cepat dengan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa penguatan pengawasan tersebut akan berdampak langsung pada percepatan kinerja BUMD di seluruh Indonesia. Ia optimistis, BUMD dapat berkembang lebih sehat dan profesional jika didukung sistem pembinaan yang kuat.
“Hal inilah yang akan menjadi percepatan atau akselerasi agar BUMD-BUMD kita di seluruh daerah bisa lebih maksimal,”ujarnya
Komisi II DPR RI, lanjut Bahtra, akan terus mendorong sinergi antara Kemendagri dan pemerintah daerah agar pengelolaan BUMD ke depan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“BUMD harus menjadi kekuatan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. •gys/rdn
