Industri dan Pembangunan

M. Khozin: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kedaulatan ekonomi hanya dapat terwujud apabila negara memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan sekadar menjadi prinsip normatif.

Rahayu Saraswati Soroti Mekanisme Sengketa dan Status Desain Belum Terdaftar Dalam Penyusunan RUU Desain Industri

Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian agar pelaksanaan program tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing sepanjang tahun.

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti rendahnya realisasi program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan SKK Migas, serta mengingatkan potensi risiko lonjakan cost recovery terhadap penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Rabu (3/6/2026).

Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola kehutanan nasional. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Tingginya Intensitas Presiden ke Luar Negeri terkait Urgensi Diplomasi Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi diplomasi global yang disesuaikan dengan dinamika geopolitik dan kondisi internasional saat ini. Karena itu, ia menilai intensitas lawatan Presiden tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pemerintahan sebelumnya.

Perwujudan Sila Kelima Pancasila Harus Diwujudkan Melalui Pemenuhan Hak Dasar Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan.

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI).

Desak Pertamina Hulu Energi Percepat Eksplorasi untuk Dongkrak Lifting Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melakukan percepatan eksplorasi wilayah kerja migas guna meningkatkan lifting minyak nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh direktur regional dan general manager zona di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Kemenkeu Jangan Mainkan Langgam Sendiri dalam Penangangan Pascabencana Banjir Sumatra

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Kementrian Keuangan tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir Sumatra.

Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat, baik produk lokal maupun impor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kelayakan barang yang digunakan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi industri.