Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian agar pelaksanaan program tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing sepanjang tahun.

Menurut Saleh, Komisi VII DPR RI melihat masih adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sejumlah unit dinilai memperoleh porsi anggaran besar, sementara deputi lain memiliki alokasi terbatas hingga programnya berpotensi tidak berjalan optimal ketika memasuki pertengahan tahun anggaran.

“Nanti saya minta untuk perumusan anggaran tahun 2027, itu benar-benar dibuat berimbang,” kata Saleh dalam agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kritik terkait postur anggaran tersebut sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah anggota dewan. Menurutnya, konsentrasi belanja yang terlalu besar di sektor tertentu dapat menimbulkan ketimpangan kerja antarkedeputian, bahkan membuat sebagian unit kehabisan ruang fiskal saat tahun anggaran masih berjalan.

“Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga lah dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi dua yang pemasaran dan event, itu anggarannya kan besar,” ujar politisi Fraksi PAN itu dalam rapat.

Saleh pun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun depan. Ia mengingatkan agar kementerian berani melakukan penyesuaian distribusi belanja, baik melalui penguatan alokasi di unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif.

“Harus berani membuat anggaran yang berimbang itu, menaikkan anggaran di tempat yang lain. Atau membuat, mengurangi dari tempat yang sudah ada sekarang, dikasih, dibagi rata di tempat yang lain. Atau bagaimana caranya supaya ada keberimbangan anggaran itu. Keadilan penggunaan anggaran, itu satu,” tegasnya

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pagu anggaran kementerian pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,43 triliun. Hingga tanggal 31 Mei 2026, realisasi fisik mencapai Rp697 miliar atau setara 48,58 persen, sementara realisasi pembayaran mencapai Rp491 miliar atau 34,26 persen.

Mayoritas anggaran masih terserap pada satuan kerja pusat, terutama Sekretariat Utama sebagai dukungan manajemen. Sementara pada tingkat kedeputian, alokasi terbesar berada di Deputi Bidang Pemasaran yang mencapai sekitar Rp200 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events) sebesar Rp138 miliar.

Selain itu, anggaran sebesar Rp511 miliar juga dialokasikan untuk enam politeknik pariwisata di berbagai daerah guna mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata. Terakhir, Saleh menegaskan pembahasan anggaran 2027 perlu dipersiapkan sejak awal melalui komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Baginya, langkah tersebut penting agar kebutuhan sektor pariwisata dapat diperjuangkan lebih optimal, sekaligus memastikan distribusi anggaran di internal kementerian lebih proporsional dan mampu memperkuat kinerja seluruh unit kerja. (uc/um)