//
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi.|Foto: Jaka/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melakukan percepatan eksplorasi wilayah kerja migas guna meningkatkan lifting minyak nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh direktur regional dan general manager zona di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat yang membahas realisasi lifting migas 2025–2026 dan strategi percepatan peningkatan lifting migas tersebut, Ramson menyoroti penurunan produksi minyak nasional yang dinilainya masih menjadi tantangan besar bagi Pertamina pasca pengelolaan sejumlah blok migas strategis dari kontraktor asing.
Ia mengingatkan bahwa saat alih kelola Blok Rokan dari operator sebelumnya kepada Pertamina pada 2018, produksi minyak masih berada di kisaran 220 ribu barrel oil per day (BOPD). Namun pada 2025 produksi tercatat menurun menjadi sekitar 158 ribu BOPD. Hal serupa juga terjadi di Blok Mahakam yang menurutnya menunjukkan tren penurunan produksi.
“Target lifting minyak 2026 hanya naik sekitar delapan ribu barrel per day dibandingkan 2025. Ini terlalu kecil. Pertamina harus bergerak lebih progresif,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, upaya peningkatan lifting tidak cukup hanya dengan menahan laju natural decline melalui optimalisasi lapangan tua maupun penerapan enhanced oil recovery (EOR). Ia menekankan bahwa percepatan eksplorasi wilayah kerja baru harus menjadi prioritas utama.
“Yang saya lihat, titik terlemah Pertamina saat ini adalah percepatan eksplorasi. Kalau natural decline terjadi, itu harus diimbangi dengan langkah eksplorasi yang lebih cepat,” ujarnya.
Ramson juga menilai proses pengambilan keputusan di internal Pertamina masih terlalu lamban. Ia meminta manajemen PHE menerapkan sistem kontrol berbasis teknologi informasi yang memungkinkan seluruh progres eksplorasi hingga produksi dapat dipantau secara real time oleh pimpinan perusahaan.
“Jangan business as usual. Harus progresif. Kalau ada pimpinan regional yang lamban, evaluasi dan ganti. Ini soal tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencapai lifting minyak sebesar 1,3 juta barrel per day pada 2001, namun terus mengalami penurunan hingga berada di kisaran 600 ribu barrel per day saat ini. Karena itu, ia berharap PHE dapat memanfaatkan mandat besar yang telah diberikan pemerintah untuk mempercepat peningkatan lifting migas nasional.
Ramson berharap, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, produksi minyak nasional dapat menunjukkan peningkatan signifikan sebagai wujud kemandirian energi nasional. (bit/rdn)
